DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. www.peraturan.go.id 2019, No. 1151
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga dimaksudkan sebagai panduan bagi unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.

Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan:

a.Klasifikasi Arsip Fasilitatif; dan
b.Klasifikasi Arsip Substantif.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi arsip penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, teknologi informasi, pengawasan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(2)Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi arsip yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No. 1151

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2019 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA ttd IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 IMAM NAHRAWI www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No. 1151 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. www.peraturan.go.id 2019, No. 1151
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan:

a.Klasifikasi Arsip Fasilitatif; dan
b.Klasifikasi Arsip Substantif.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi arsip penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, teknologi informasi, pengawasan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(2)Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi arsip yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No. 1151