DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 September 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
c.Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
d.Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
e.Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
f.Inspektorat;
g.Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
h.Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas;
i.Staf Ahli Bidang Hukum; dan
j.Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, perjanjian hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Hukum dan Kerja Sama;
c.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
d.Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penilaian kinerja, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja, dan pelaksanaan revisi anggaran;
b.penyusunan perjanjian kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja organisasi, pengelolaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kinerja serta pelaporan kinerja;
c.perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
d.pengelolaan urusan keuangan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…