DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011

Nomor: 10
Tahun: 2011
Ditetapkan: 4 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR YANG MENANGANI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR, SERTA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU, TUNJANGAN KHUSUS, DAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL.

Pasal 1

Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah masing- masing diberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional.

Pasal 2

(1)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru TK/TKLB. 3
(2)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB.
(3)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional guru SMA/SMALB dan SMK.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM. NIP 196108281987031003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR YANG MENANGANI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR, SERTA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU, TUNJANGAN KHUSUS, DAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru TK/TKLB. 3
(2)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB.
(3)Direktur yang menangani pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan subsidi tunjangan fungsional guru SMA/SMALB dan SMK.