DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negar a Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Film. jdih.kemdikbud.go.id
3.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi, komunitas, dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Perfilman yang bersifat komersial.
6.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7.Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif yang meliputi tata cara, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang.

BAB II

PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Perfilman wajib memiliki Perizinan Berusaha sektor kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan usaha Perfilman sebagai berikut:

a.pembuatan Film;
b.jasa teknik Film;
c.pengedaran Film;
d.pertunjukan Film;
e.penjualan Film dan/atau penyewaan Film;
f.pengarsipan Film;
g.ekspor Film; dan/atau
h.impor Film.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menunjang kegiatan usaha Perfilman meliputi:

a.pemberitahuan pembuatan Film;
b.penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing;
c.rekomendasi impor Film; dan
d.tanda lulus sensor.

Pasal 6

(1)Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penutupan sementara;
4. d.pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
5. e.pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perfilman yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk memenuhi Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha masih belum memiliki Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha Perfilman.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film yang tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diterbitkan oleh Kementerian dikenai sanksi administratif jdih.kemdikbud.go.id berupa teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film masih belum memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film, Menteri menyampaikan usulan pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 10

(1)Pihak asing yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikenai sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal pihak asing tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pihak asing yang masih belum memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia maka dikenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional dalam bentuk penghentian pembuatan Film.

Pasal 11

Dalam hal pihak asing yang telah memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia menyalahgunakan jdih.kemdikbud.go.id Perizinan Berusaha lokasi pembuatan Film dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pembuatan Film.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Film. jdih.kemdikbud.go.id
3.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi, komunitas, dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Perfilman yang bersifat komersial.
6.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7.Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif yang meliputi tata cara, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang.

BAB II

PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Perfilman wajib memiliki Perizinan Berusaha sektor kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan usaha Perfilman sebagai berikut:

a.pembuatan Film;
b.jasa teknik Film;
c.pengedaran Film;
d.pertunjukan Film;
e.penjualan Film dan/atau penyewaan Film;
f.pengarsipan Film;
g.ekspor Film; dan/atau
h.impor Film.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menunjang kegiatan usaha Perfilman meliputi:

a.pemberitahuan pembuatan Film;
b.penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing;
c.rekomendasi impor Film; dan
d.tanda lulus sensor.

Pasal 6

(1)Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penutupan sementara;
4. d.pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
5. e.pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perfilman yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk memenuhi Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha masih belum memiliki Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha Perfilman.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film yang tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diterbitkan oleh Kementerian dikenai sanksi administratif jdih.kemdikbud.go.id berupa teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film masih belum memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film, Menteri menyampaikan usulan pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 10

(1)Pihak asing yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikenai sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Dalam hal pihak asing tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pihak asing yang masih belum memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia maka dikenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional dalam bentuk penghentian pembuatan Film.