DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik https://jdih.kemdikbud.go.id/ Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut ITERA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab https://jdih.kemdikbud.go.id/ kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

ITERA mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ITERA menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administratif.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi ITERA terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun. https://jdih.kemdikbud.go.id/
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Pasal 6

(1)Rektor merupakan pemimpin ITERA.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; https://jdih.kemdikbud.go.id/
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administratif.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Rektor dibantu oleh 2 (dua) wakil rektor.
(2)Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
(3)Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

(1)Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kemahasiswaan.
(2)Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 9

(1)Unsur organisasi di bawah pemimpin ITERA terdiri atas unsur:
1. a.pelaksana akademik;
2. b.pelaksana administrasi;
3. c.pendukung; dan
4. d.penunjang akademik atau sumber belajar.
(2)Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jurusan; dan
2. b.Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(3)Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik.
(4)Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
(5)Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

Pasal 10

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua jurusan;
2. b.sekretaris jurusan;
3. c.program studi; https://jdih.kemdikbud.go.id/
4. d.laboratorium/bengkel/studio; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik https://jdih.kemdikbud.go.id/ Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut ITERA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab https://jdih.kemdikbud.go.id/ kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ITERA menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administratif.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi ITERA terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun. https://jdih.kemdikbud.go.id/
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Pasal 6

(1)Rektor merupakan pemimpin ITERA.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; https://jdih.kemdikbud.go.id/
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administratif.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Rektor dibantu oleh 2 (dua) wakil rektor.
(2)Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
(3)Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

(1)Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kemahasiswaan.
(2)Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 9

(1)Unsur organisasi di bawah pemimpin ITERA terdiri atas unsur:
1. a.pelaksana akademik;
2. b.pelaksana administrasi;
3. c.pendukung; dan
4. d.penunjang akademik atau sumber belajar.
(2)Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jurusan; dan
2. b.Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(3)Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik.
(4)Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
(5)Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

Pasal 10

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua jurusan;
2. b.sekretaris jurusan;
3. c.program studi; https://jdih.kemdikbud.go.id/
4. d.laboratorium/bengkel/studio; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional