DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2011

Nomor: 13
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/438/M.PAN- RB/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini didirikan Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut BPLPT.

Pasal 2

(1)BPLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)BPLPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BPLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemberian fasilitasi praktik, dan uji kompetensi dalam peningkatan mutu pembelajaran pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPLPT menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan program layanan praktik dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen;
b.pemberian layanan praktik mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran;
c.pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen;
d.pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen; dan
e.pelaksanaan urusan administrasi BPLPT.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPLPT terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pelayanan Praktik;
c.Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan BPLPT.
(2)Seksi Pelayanan Praktik mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan pemberian layanan praktik, pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen.
(3)Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengembangan program uji kompetensi, pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemberian layanan praktik, pelatihan, dan uji kompetensi di lingkungan BPLPT.
(2)Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala BPLPT adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPLPT dalam melaksanakan tugasnya wajib:
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan BPLPT maupun dengan instansi lain di luar BPLPT sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. b.mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing;
4. d.menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
5. e.bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 10

Kepala BPLPT menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada pimpinan unit utama terkait dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan BPLPT.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/438/M.PAN- RB/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini didirikan Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut BPLPT.

Pasal 2

(1)BPLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)BPLPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPLPT menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan program layanan praktik dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen;
b.pemberian layanan praktik mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran;
c.pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen;
d.pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen; dan
e.pelaksanaan urusan administrasi BPLPT.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPLPT terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pelayanan Praktik;
c.Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan BPLPT.
(2)Seksi Pelayanan Praktik mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan pemberian layanan praktik, pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen.
(3)Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengembangan program uji kompetensi, pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemberian layanan praktik, pelatihan, dan uji kompetensi di lingkungan BPLPT.
(2)Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala BPLPT adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPLPT dalam melaksanakan tugasnya wajib:
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan BPLPT maupun dengan instansi lain di luar BPLPT sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. b.mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing;
4. d.menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
5. e.bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.