DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) www.peraturan.go.id 2019, No.491 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Umum:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas;
c.melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas;
d.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran www.peraturan.go.id 2019, No.491 lainnya;
e.melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
f.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas;
g.melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
h.melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
i.melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
j.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
k.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
l.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
m.melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas;
n.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas;
o.melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP- PAUD dan Dikmas;
p.melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP- PAUD dan Dikmas; www.peraturan.go.id 2019, No.491
q.melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;
r.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
s.melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;
t.melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;
u.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas;
v.melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;
w.melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas;
x.melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas;
y.melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah negara, asrama, dan sarana prasarana lainnya;
z.melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; aa. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; bb. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; cc. melakukan penyajian dan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dd. melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; www.peraturan.go.id 2019, No.491 ee. melakukan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; ff. melakukan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; gg. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; hh. melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; ii. melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; jj. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan kk. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya:

a.melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b.melakukan pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan ujicoba program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan fasilitasi penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; www.peraturan.go.id 2019, No.491
f.melakukan fasilitasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan fasilitasi penerapan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melakukan pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
i.melakukan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
j.melakukan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
k.melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
l.melakukan penyusunan rencana pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
m.melakukan penyusunan bahan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
n.melakukan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
o.melakukan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
p.melakukan penyusunan rekomendasi hasil supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan www.peraturan.go.id 2019, No.491 masyarakat;
q.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program, sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
s.melakukan penyusunan laporan Seksi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.491 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2019 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) www.peraturan.go.id 2019, No.491 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Umum:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas;
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas;
c.melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas;
d.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran www.peraturan.go.id 2019, No.491 lainnya;
e.melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
f.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas;
g.melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
h.melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
i.melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
j.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
k.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
l.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
m.melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas;
n.melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas;
o.melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP- PAUD dan Dikmas;
p.melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP- PAUD dan Dikmas; www.peraturan.go.id 2019, No.491
q.melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;
r.melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
s.melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;
t.melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;
u.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas;
v.melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;
w.melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas;
x.melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas;
y.melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah negara, asrama, dan sarana prasarana lainnya;
z.melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; aa. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; bb. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; cc. melakukan penyajian dan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dd. melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; www.peraturan.go.id 2019, No.491 ee. melakukan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; ff. melakukan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; gg. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; hh. melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; ii. melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; jj. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan kk. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya:

a.melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b.melakukan pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c.melakukan pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d.melakukan ujicoba program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e.melakukan fasilitasi penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; www.peraturan.go.id 2019, No.491
f.melakukan fasilitasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g.melakukan fasilitasi penerapan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h.melakukan pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
i.melakukan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
j.melakukan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
k.melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
l.melakukan penyusunan rencana pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
m.melakukan penyusunan bahan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
n.melakukan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
o.melakukan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
p.melakukan penyusunan rekomendasi hasil supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan www.peraturan.go.id 2019, No.491 masyarakat;
q.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program, sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
s.melakukan penyusunan laporan Seksi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.491 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2019 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id