DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2010

Nomor: 14
Tahun: 2010
Ditetapkan: 24 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Gedung Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, Australia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA DAN WISMA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI CANBERRA, AUSTRALIA.

Pasal 1

(1)Petunjuk Teknis Penggunaan Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, Australia dipergunakan sebagai acuan dalam penggunaan dan pelaksanaan fungsi Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, Australia.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi TTD Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, MOHAMMAD NUH Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA DAN WISMA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI CANBERRA, AUSTRALIA.

Pasal 1

(1)Petunjuk Teknis Penggunaan Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, Australia dipergunakan sebagai acuan dalam penggunaan dan pelaksanaan fungsi Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, Australia.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.