DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan, peserta didik berhak memperoleh ijazah;
b.bahwa dalam rangka pengakuan atas capaian ujian nasional pada suatu jenjang pendidikan, peserta didik berhak memperoleh sertifikat hasil ujian nasional;
c.bahwa dalam rangka pengaturan penerbitan ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, perlu peraturan mengenai ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional; Mengingat Menimbang MENTER! PEND IDI KAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.ljazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
2.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Menetapkan

Pasal 5

( 1) Ijazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan.

Pasal 4

(1)ljazah pada pendidikan formal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari satuan pendidikan.
(2)Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional;
3. c.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; clan
4. d.daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
(3)Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 3

Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

{1) Penerbitan Ijazah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan.

(2)Penerbitan SHUN bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran ujian nasional yang diiku ti.

Pasal 6

( 1) SHUN diberikan kepada setiap peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.

(2)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.tanggal dan tempat pelaksanaan Ujian Nasional;
3. c.identitas satuan pendidikan asal;
4. d.identitas satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
5. e.nama kepala satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
6. f.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;
7. g.nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diikuti;
8. h.kode digital (barcode/ qrcode) sebagai tanda untuk validasi keabsahan SHUN; dan
  1. 1.nomor seri SHUN.
(2)Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;
3. c.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
4. d.daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
(3)ljazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Bela jar (SKB)/ Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) atau pimpman satuan pendidikan yang bersangkutan. pendistribusian blangko ljazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. danpenyediaan/ penggandaan(3) Pelaksanaan Pasal 8
(1)Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah dan SHUN menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Anggaran penyediaan/ penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi tanggung jawab direktorat jenderal terkait.

Pasal 7

( 1) Selain Ijazah dan SHUN, peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan juga memperoleh sertifikat kompetensi.

(2)Sertifikat kompetensi yang dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setelah peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan sertifikat kompetensi diatur dengan peraturan direktur jenderal terkait.
(3)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan profil capaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diikuti, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(4)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berdasarkan penetapan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan Salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

( 1) Dalam hal SHUN rusak, hilang, musnah, atau ingin digandakan, pihak yang berkepentingan dapat mencetak salinan SHUN melalui aplikasi cetak online salinan SHUN pada laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun melalui fotokopi.

(2)Keabsahan dari salinan SHUN yang dicetak online maupun melalui fotokopi, dapat dibuktikan melalui laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah, wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat.
(2)Terhadap ljazah rusak, hilang, atau musnah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
(3)Ketentuan mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah berpedoman kepada Peraturan Menteri yang mengatur tentang surat keterangan pengganti ijazah.
(4)Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan.
(5)Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

6.pelaksanaan pencetakan / penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah sebagaimana dimaksud

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan, peserta didik berhak memperoleh ijazah;
b.bahwa dalam rangka pengakuan atas capaian ujian nasional pada suatu jenjang pendidikan, peserta didik berhak memperoleh sertifikat hasil ujian nasional;
c.bahwa dalam rangka pengaturan penerbitan ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, perlu peraturan mengenai ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.ljazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
2.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Menetapkan

Pasal 5

( 1) Ijazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan.

Pasal 4

(1)ljazah pada pendidikan formal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari satuan pendidikan.
(2)Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional;
3. c.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; clan
4. d.daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
(3)Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 3

Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

{1) Penerbitan Ijazah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan.

(2)Penerbitan SHUN bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran ujian nasional yang diiku ti.

Pasal 6

( 1) SHUN diberikan kepada setiap peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.

(2)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.tanggal dan tempat pelaksanaan Ujian Nasional;
3. c.identitas satuan pendidikan asal;
4. d.identitas satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
5. e.nama kepala satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
6. f.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;
7. g.nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diikuti;
8. h.kode digital (barcode/ qrcode) sebagai tanda untuk validasi keabsahan SHUN; dan
  1. 1.nomor seri SHUN.
(2)Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.identitas peserta didik;
2. b.identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;
3. c.pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
4. d.daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
(3)ljazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Bela jar (SKB)/ Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) atau pimpman satuan pendidikan yang bersangkutan. pendistribusian blangko ljazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. danpenyediaan/ penggandaan(3) Pelaksanaan Pasal 8
(1)Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah dan SHUN menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Anggaran penyediaan/ penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi tanggung jawab direktorat jenderal terkait.

Pasal 7

( 1) Selain Ijazah dan SHUN, peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan juga memperoleh sertifikat kompetensi.

(2)Sertifikat kompetensi yang dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setelah peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan sertifikat kompetensi diatur dengan peraturan direktur jenderal terkait.
(3)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan profil capaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diikuti, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(4)SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berdasarkan penetapan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan Salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

(2)Keabsahan dari salinan SHUN yang dicetak online maupun melalui fotokopi, dapat dibuktikan melalui laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah, wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat.
(2)Terhadap ljazah rusak, hilang, atau musnah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
(3)Ketentuan mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah berpedoman kepada Peraturan Menteri yang mengatur tentang surat keterangan pengganti ijazah.
(4)Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan.
(5)Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

6.pelaksanaan pencetakan / penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah sebagaimana dimaksud