DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.492 Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. www.peraturan.go.id 2019, No.492
2.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3.Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
4.Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
5.Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.
6.Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
7.Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.
(2)STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
1. a.penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
2. b.penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
3. c.penentuan penggolongan usia penonton. www.peraturan.go.id 2019, No.492
(3)Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

Pasal 3

(1)Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
(2)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Film cerita; dan
2. b.Film noncerita.
(3)Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.
(4)Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.
(5)Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.poster;
2. b.stillphoto;
3. c.slide;
4. d.klise;
5. e.thriller;
6. f.banner;
7. g.pamflet;
8. h.brosur;
9. i.baliho;
10. j.spanduk;
11. k.folder;
12. l.plakat; dan
13. m.sarana publikasi dan promosi lainnya. www.peraturan.go.id 2019, No.492

BAB II

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Pasal 4

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan:

a.acuan utama; dan
b.acuan pendukung.

Pasal 6

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;
b.tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan
c.nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif; www.peraturan.go.id 2019, No.492
b.adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;
c.dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan
d.teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Pasal 8

Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:

a.kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
b.pornografi;
c.suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
d.agama;
e.hukum;
f.harkat dan martabat manusia; dan
g.usia penonton Film.

Pasal 9

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

a.adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, dan/atau adegan lain yang sejenis;
b.manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengenaskan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis;
c.adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No.492
d.kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh sesama hewan.

Pasal 10

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.

Pasal 11

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, secara detail, vulgar, dan mudah ditiru dari sudut pengambilan gambar jarak dekat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.492 Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. www.peraturan.go.id 2019, No.492
2.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3.Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
4.Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
5.Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.
6.Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
7.Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.
(2)STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
1. a.penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
2. b.penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
3. c.penentuan penggolongan usia penonton. www.peraturan.go.id 2019, No.492
(3)Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

Pasal 3

(1)Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
(2)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Film cerita; dan
2. b.Film noncerita.
(3)Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.
(4)Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.
(5)Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.poster;
2. b.stillphoto;
3. c.slide;
4. d.klise;
5. e.thriller;
6. f.banner;
7. g.pamflet;
8. h.brosur;
9. i.baliho;
10. j.spanduk;
11. k.folder;
12. l.plakat; dan
13. m.sarana publikasi dan promosi lainnya. www.peraturan.go.id 2019, No.492

BAB II

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Pasal 4

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan:

a.acuan utama; dan
b.acuan pendukung.

Pasal 6

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;
b.tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan
c.nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif; www.peraturan.go.id 2019, No.492
b.adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;
c.dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan
d.teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Pasal 8

Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:

a.kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
b.pornografi;
c.suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
d.agama;
e.hukum;
f.harkat dan martabat manusia; dan
g.usia penonton Film.

Pasal 9

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

a.adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, dan/atau adegan lain yang sejenis;
b.manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengenaskan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis;
c.adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No.492
d.kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh sesama hewan.

Pasal 10

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.