DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2011

Nomor: 15
Tahun: 2011
Ditetapkan: 6 April 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/882/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 24 Maret 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Borneo Tarakan selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UBT.
(2)UBT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)UBT terdiri atas:
1. a.Rektor sebagai organ pengelola;
2. b.Senat universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
4. d.Dewan pertimbangan universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
(2)Rektor sebagai organ pengelola UBT dipimpin oleh Rektor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat universitas, satuan pengawasan, dan dewan pertimbangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta UBT.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas;
d.Lembaga; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 6

(1)Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
(3)Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi.
(4)Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, barang milik negara, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 7

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan unsur pelaksana administrasi UBT yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBT.
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3)Biro terdiri atas:
1. a.Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(4)Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
(5)Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.

Pasal 8

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di lingkungan UBT.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi akademik;
b.pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
c.pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 10

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kerja Sama;
b.Bagian Kemahasiswaan;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/882/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 24 Maret 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Borneo Tarakan selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UBT.
(2)UBT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)UBT terdiri atas:
1. a.Rektor sebagai organ pengelola;
2. b.Senat universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
4. d.Dewan pertimbangan universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
(2)Rektor sebagai organ pengelola UBT dipimpin oleh Rektor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat universitas, satuan pengawasan, dan dewan pertimbangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta UBT.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas;
d.Lembaga; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 6

(1)Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
(3)Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi.
(4)Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, barang milik negara, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 7

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan unsur pelaksana administrasi UBT yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBT.
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3)Biro terdiri atas:
1. a.Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(4)Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
(5)Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi akademik;
b.pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
c.pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 10

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kerja Sama;
b.Bagian Kemahasiswaan;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama.