DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012

Nomor: 16
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.425 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman DIsiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 4253
3.Kode Etik Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4.Majelis Kehormatan Kode Etik Kementerian yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
5.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
7.Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.
8.Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat Eselon II.

Pasal 2

Kode Etik meliputi:

a.Etika terhadap diri sendiri;
b.Etika terhadap sesama Pegawai;
c.Etika dalam berorganisasi;
d.Etika dalam bermasyarakat; dan
e.Etika dalam bernegara.

Pasal 3

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

a.menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
b.bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
c.proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
d.menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
e.menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
f.menjaga kesehatan jasmani dan rohani; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.425 4
g.berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk:

a.saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
b.menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
c.menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Pegawai;
d.tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
e.menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
f.menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

a.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
b.memegang teguh rahasia jabatan;
c.mematuhi standar operasional prosedur kerja;
d.bekerja inovatif dan visioner;
e.memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
f.mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
g.menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
h.menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
i.tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
j.bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
k.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a.menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
b.bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 4255
c.mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d.tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e.menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f.berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g.membudayakan sikap tolong menolong dan dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

a.mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b.menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d.menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
e.memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f.menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
h.berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
i.memegang teguh rahasia negara;
j.menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
k.menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
l.menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 9

(1)Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.425 6
(3)Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(2)Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(3)Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

(1)Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
(2)Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman DIsiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 4253
3.Kode Etik Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4.Majelis Kehormatan Kode Etik Kementerian yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
5.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
7.Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.
8.Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat Eselon II.

Pasal 2

Kode Etik meliputi:

a.Etika terhadap diri sendiri;
b.Etika terhadap sesama Pegawai;
c.Etika dalam berorganisasi;
d.Etika dalam bermasyarakat; dan
e.Etika dalam bernegara.

Pasal 3

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

a.menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
b.bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
c.proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
d.menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
e.menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
f.menjaga kesehatan jasmani dan rohani; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.425 4
g.berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk:

a.saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
b.menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
c.menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Pegawai;
d.tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
e.menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
f.menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

a.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
b.memegang teguh rahasia jabatan;
c.mematuhi standar operasional prosedur kerja;
d.bekerja inovatif dan visioner;
e.memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
f.mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
g.menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
h.menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
i.tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
j.bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
k.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a.menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
b.bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 4255
c.mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d.tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e.menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f.berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g.membudayakan sikap tolong menolong dan dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

a.mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b.menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d.menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
e.memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f.menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
h.berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
i.memegang teguh rahasia negara;
j.menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
k.menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
l.menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 9

(1)Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.425 6
(3)Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(2)Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(3)Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

(1)Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
(2)Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020