DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2011

Nomor: 17
Tahun: 2011
Ditetapkan: 18 April 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 2
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BEASISWA UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
2.Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
3.Pendidik adalah dosen pada perguruan tinggi.
4.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan:

a.membantu pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
b.membantu pendidik yang berpengalaman untuk penyegaran dan pengembangan serta pemantapan ilmu yang dikuasai.

Pasal 3

(1)Pemberian beasiswa dilakukan melalui program beasiswa.
(2)Program dan tata cara pemberian beasiswa ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 3

Pasal 4

(1)Komponen beasiswa diberikan dalam bentuk :
1. a.biaya penyelenggaraan pendidikan;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya kedatangan dan kepulangan.
(2)Komponen beasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Penerima beasiswa pada pendidikan tinggi terdiri atas :
1. a.pendidik tetap; dan
2. b.tenaga kependidikan tetap.
(2)Selain penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beasiswa dapat diberikan kepada calon pendidik sepanjang ada ikatan kerja dengan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, atau penyelenggara perguruan tinggi oleh masyarakat.
(3)Persyaratan penerima beasiswa:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan;
3. c.lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal;
4. d.tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah;
5. e.tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
6. f.tidak pernah melakukan perbutan tercela;
7. g.tidak sedang dikenai sanksi pidana.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4

Pasal 6

(1)Dana beasiswa dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

a.melebihi batas masa belajar yang ditetapkan;
b.tidak menepati perjanjian beasiswa;
c.menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
d.melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
e.terlibat tindak pidana;
f.terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
g.meninggal dunia.

Pasal 8

(1)Pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Penghentian pemberian beasiswa kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf f yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pemberian beasiswa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 5

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM NIP 196108281987031003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 2
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BEASISWA UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
2.Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
3.Pendidik adalah dosen pada perguruan tinggi.
4.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan:

a.membantu pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
b.membantu pendidik yang berpengalaman untuk penyegaran dan pengembangan serta pemantapan ilmu yang dikuasai.

Pasal 3

(1)Pemberian beasiswa dilakukan melalui program beasiswa.
(2)Program dan tata cara pemberian beasiswa ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 3

Pasal 4

(1)Komponen beasiswa diberikan dalam bentuk :
1. a.biaya penyelenggaraan pendidikan;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya kedatangan dan kepulangan.
(2)Komponen beasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Penerima beasiswa pada pendidikan tinggi terdiri atas :
1. a.pendidik tetap; dan
2. b.tenaga kependidikan tetap.
(2)Selain penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beasiswa dapat diberikan kepada calon pendidik sepanjang ada ikatan kerja dengan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, atau penyelenggara perguruan tinggi oleh masyarakat.
(3)Persyaratan penerima beasiswa:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan;
3. c.lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal;
4. d.tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah;
5. e.tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
6. f.tidak pernah melakukan perbutan tercela;
7. g.tidak sedang dikenai sanksi pidana.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4

Pasal 6

(1)Dana beasiswa dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

a.melebihi batas masa belajar yang ditetapkan;
b.tidak menepati perjanjian beasiswa;
c.menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
d.melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
e.terlibat tindak pidana;
f.terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
g.meninggal dunia.

Pasal 8

(1)Pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pemberian beasiswa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 5