DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2011

Nomor: 18
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 April 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Koordinasi Dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Meteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannyakepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
4.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
5.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
7.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Koordinasi dan pengendalian program Kementerian dilaksanakan baik pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan, baik di kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT), perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah.
(2)Koordinasi dan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, UPT, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme e-procurement, dan pada tahun 2012 seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement. 4
(2)Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, UPT, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Kementerian yang dananya bersumber dari APBN dan memerlukan proses lelang wajib mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.penentuan pejabat perbendaharaan oleh Menteri ditetapkan paling lambat tanggal 1 Desember T-1;
2. b.pengumuman pada laman (web site) dan media cetak sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah DIPA tahun berjalan diserahkan ke Kementerian;
3. c.proses lelang diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei tahun berjalan, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, UPT, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Kementerian yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.proses administrasi penunjukan langsung diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

Pasal 5

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
b.pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran belanja modal atau belanja barang/jasa setelah lelang selesai dilaksanakan, satuan kerja yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan revisi DIPA untuk memanfaatkan sisa anggaran.
(2)Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terutama untuk mendanai kegiatan prioritas menurut Rencana Strategis Kementerian yang masih kurang pendanaannya dalam DIPA Tahun berjalan. 5
(3)Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi dan dilaksanakan melalui lelang, pengumuman pada laman (web site) dan media cetak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan.
(2)Proses lelang sebagai pelaksanaan dari belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi harus selesai paling lambat 8 (delapan) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan.
(3)Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 8

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan;
b.pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.proses administrasi penunjukan langsung harus selesai paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan; dan
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Bantuan sosial dilaksanakan dengan mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan, panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial harus selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
2. b.penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dan harus selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan. 6
(2)Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin unit utama yang bersangkutan.
(3)Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani sekurang- kurangnya oleh pejabat Eselon II yang bersangkutan.
(4)Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), tidak diwujudkan dalam bentuk peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Pemimpin Unit Utama.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Meteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannyakepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
4.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
5.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
7.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Koordinasi dan pengendalian program Kementerian dilaksanakan baik pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan, baik di kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT), perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah.
(2)Koordinasi dan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, UPT, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme e-procurement, dan pada tahun 2012 seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement. 4
(2)Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, UPT, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Kementerian yang dananya bersumber dari APBN dan memerlukan proses lelang wajib mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.penentuan pejabat perbendaharaan oleh Menteri ditetapkan paling lambat tanggal 1 Desember T-1;
2. b.pengumuman pada laman (web site) dan media cetak sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah DIPA tahun berjalan diserahkan ke Kementerian;
3. c.proses lelang diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei tahun berjalan, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

a.proses administrasi penunjukan langsung diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

Pasal 5

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
b.pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran belanja modal atau belanja barang/jasa setelah lelang selesai dilaksanakan, satuan kerja yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan revisi DIPA untuk memanfaatkan sisa anggaran.
(2)Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terutama untuk mendanai kegiatan prioritas menurut Rencana Strategis Kementerian yang masih kurang pendanaannya dalam DIPA Tahun berjalan. 5
(3)Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi dan dilaksanakan melalui lelang, pengumuman pada laman (web site) dan media cetak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan.
(2)Proses lelang sebagai pelaksanaan dari belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi harus selesai paling lambat 8 (delapan) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan.
(3)Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 8

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan;
b.pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.proses administrasi penunjukan langsung harus selesai paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan; dan
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Bantuan sosial dilaksanakan dengan mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan, panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial harus selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan;
2. b.penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dan harus selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan. 6
(2)Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin unit utama yang bersangkutan.
(3)Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani sekurang- kurangnya oleh pejabat Eselon II yang bersangkutan.
(4)Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), tidak diwujudkan dalam bentuk peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Pemimpin Unit Utama.