DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA. jdih.kemdikbud.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat BOP MTB adalah program pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
4.Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. jdih.kemdikbud.go.id
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat UPTD MTB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Museum dan Taman Budaya pada dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan pada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pelaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum meliputi:
1. a.Museum yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan;
2. b.Museum pada daerah yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.Museum yang telah memenuhi standar pengelolaan Museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Pemerintah Daerah yang telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum yang disetujui oleh Kementerian;
5. e.Pemerintah Daerah yang telah menyediakan anggaran pengelolaan Museum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
6. f.Pemerintah Daerah yang telah memiliki program kegiatan Museum dalam 1 (satu) tahun.
(2)Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya meliputi:
1. a.Taman Budaya yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan;
2. b.Taman Budaya pada daerah yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.Taman Budaya yang telah memiliki lahan dan bangunan Taman Budaya serta sarana yang diperuntukan bagi Taman Budaya;
4. d.Pemerintah Daerah yang telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaran Taman Budaya yang disetujui oleh Kementerian;
5. e.Taman Budaya yang memiliki pengelola Taman Budaya;
6. f.Pemerintah Daerah yang telah menyediakan anggaran pengelolaan Taman Budaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
7. g.Taman Budaya yang telah memiliki program kegiatan Taman Budaya dalam 1 (satu) tahun. jdih.kemdikbud.go.id
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran alokasi DAK Nonfisik BOP MTB ditetapkan oleh Menteri.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penanggung jawab DAK Nonfisik BOP MTB yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan pada provinsi atau kabupaten/kota.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepala UPTD MTB atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik BOP MTB.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan atau UPTD MTB menyusun laporan:
1. a.realisasi dana BOP MTB; dan
2. b.pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB.
(1a)Laporan realisasi dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kementerian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada jdih.kemdikbud.go.id ayat (1) huruf b disampaikan kepada direktur jenderal yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan realisasi dana BOP MTB diserahkan kepada kementerian keuangan.
(3)Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dihapus.
(5)Dalam hal Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan dan UPTD MTB tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka DAK Nonfisik BOP MTB untuk tahap berikutnya tidak disalurkan.

6.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 270 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB A. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM
1.KOMPONEN PEMBIAYAAN Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut: Komponen Penggunaan Alokasi Dana
1.Pengelolaan Koleksi
1.Kajian koleksi meliputi:

a.pengumpulan dan pengolahan data koleksi Museum di dalam wilayah kerja provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangan Museum;
b.penulisan naskah kajian; dan/atau
c.seminar hasil kajian.
1. 2.Registrasi, dokumentasi, dan inventarisasi atau reinventarisasi koleksi seperti: Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana
a.pengayaan materi koleksi;
b.pengisian dan/atau pemutakhiran data koleksi;
c.pengisian dan/atau pemutakhiran data mutasi koleksi;
d.pendokumentasian koleksi; dan/atau
e.penggantian katalog koleksi.
1. 3.Konservasi koleksi, seperti:
a.pembelian bahan dan perlengkapan konservasi koleksi, pembelian bahan dan perlengkapan fumigasi;
b.pembelian bahan dan perlengkapan restorasi koleksi;
c.pelaksanaan perawatan, fumigasi, pengawetan, dan restorasi; dan/atau
d.kalibrasi atau pemeliharaan peralatan konservasi.
1. 4.Media tata pamer dan ruang simpan, seperti:
a.penggantian penyangga koleksi;
b.penggantian pustek;
c.penggantian label atau caption;
d.pemeliharaan jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana dehumidifier;
e.perbaikan vitrin; dan/atau
f.penggantian media atau kotak penyimpanan koleksi.
1. 2.Program Publik
2. 1.pameran temporer;
3. 2.belajar bersama di Museum;
4. 3.Museum keliling;
5. 4.lomba edukatif kultural Museum;
6. 5.lomba alur kisah (story line);
7. 6.sosialisasi Museum dan penyebarluasan informasi koleksi; dan/atau
8. 7.publikasi Museum melalui media cetak dan/atau elektronik. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total anggaran
9. 3.Pemelihara- an Sarana dan Prasarana
10. 1.Pemeliharaan sarana dan prasarana:
a.pemeliharaan AC;
b.penggantian lampu;
c.pemeliharaan sistem alarm;
d.pemeliharaan CCTV;
e.perbaikan ringan mebel;
f.pengisian ulang tabung pemadam api (APAR CO2).
1. 2.Pemeliharaan bangunan:
a.perbaikan ringan atap bocor, plafon, pintu, dan/atau jendela;
b.perbaikan sanitasi Museum (kloset, urinoir, Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana wastafel, keran air, dan lainnya);
c.perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, dan/atau saluran air kotor dari sanitasi;
d.perbaikan ringan dinding;
e.perbaikan ringan lantai;
f.perbaikan ringan instalasi listrik; dan/atau
g.pemeliharaan taman.
1. 2.KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM
a.Komponen penggunaan dapat dipilih sesuai dengan besaran persentase dari total anggaran.
b.Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Museum dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membeli atau mengadakan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
d.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk program publik paling banyak 5% (lima persen) dari pagu program publik.
e.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk pengelolaan koleksi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu pengelolaan koleksi.
f.Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
g.Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah yang menangani jdih.kemdikbud.go.id Museum atau UPTD yang menangani Museum dengan memperhatikan kepatutan.
h.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum.
i.Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. B. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA
1. 1.KOMPONEN PEMBIAYAAN Penggunaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya didasarkan pada RKA yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut: Komponen Penggunaan Alokasi Dana
2. 1.Program Publik
3. 1.inventarisasi karya budaya;
4. 2.revitalisasi dan restorasi karya budaya;
5. 3.dokumentasi karya budaya;
6. 4.seminar di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media;
7. 5.workshop di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media;
8. 6.pergelaran/pementasan karya seni;
9. 7.pameran karya budaya;
10. 8.festival seni budaya;
11. 9.lomba di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media; dan/atau
12. 10.penguatan program pekan kebudayaan daerah dalam rangka pendukungan pekan Paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari alokasi anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana kebudayaan nasional.
13. 2.Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Taman Budaya
14. 1.Pemeliharaan gedung Taman Budaya:
a.pengecatan;
b.perbaikan atap bocor; dan
c.perbaikan pintu, jendela, dan/atau perbaikan lantai.
1. 2.Pemeliharaan halaman gedung Taman Budaya, yang berupa perawatan taman dan pembersihan halaman.
2. 3.Pemeliharaan peralatan Taman Budaya:
a.perawatan koleksi seni dan budaya;
b.perbaikan peralatan musik;
c.perbaikan mebel;
d.perbaikan sanitasi Taman Budaya (kloset, urinoir, wastafel, keran air, dan lainnya); dan/atau
e.perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, atau saluran air kotor dari sanitasi. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran
1. 3.Langganan Daya dan Jasa Biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet. Paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi anggaran jdih.kemdikbud.go.id
2. 2.KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA
a.Komponen penggunaan dapat dipilih dengan memperhatikan besaran persentase dari total anggaran.
b.Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Taman Budaya dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
d.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari program publik.
e.Pelaksanaan kegiatan Taman Budaya yang menggunakan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya dilaksanakan di Taman Budaya.
f.Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah yang menangani Taman Budaya atau UPTD yang menangani Taman Budaya dengan memperhatikan kepatutan.
g.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya.
h.Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB A. KETENTUAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB berisi laporan penggunaan dana dan laporan jumlah pengunjung, serta untuk laporan akhir tahun termasuk laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK Nonfisik BOP MTB. Laporan bulanan disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan laporan fisik per-bulan dikirimkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan setiap tahap penyaluran disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan laporan fisik setiap tahap penyaluran dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan ditembuskan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB
1. 1.LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM PROVINSI/KAB/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ... NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I Pengelolaan Koleksi (Min 30% Pagu) Koleksi Koleksi I
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. II Program Publik (Min 50% Pagu) Kegiatan Orang Kegiatan Orang II
4. a.…………..
5. b.…………..
6. c.………….. jdih.kemdikbud.go.id NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) III Pemeliharaan Aset (Maks 20% Pagu) Aset Aset III
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. TOTAL TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  1. 2.LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA PROVINSI ... SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ... NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I Pemeliharaan Sarana dan Taman Budaya (Maks 30 % pagu) Aset Aset I
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. II Langganan Daya Jasa (Maks 5% Pagu) Aset Aset II
4. a.………….. jdih.kemdikbud.go.id NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. b.…………..
2. c.………….. III Program Publik (Min 65% Pagu) Kegiatan Orang Kegiatan Orang III
3. a.…………..
4. b.…………..
5. c.…………..
6. d.Lainnya TOTAL TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  1. 3.LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN MUSEUM … TAHUN ANGGARAN 20 ... No Bulan Data Pengunjung Keterangan Pelajar Mahasiswa Umum Penelitian/ Karya Ilmiah Asing Jumlah
  2. 1.Januari
  3. 2.Februari
  4. 3.Maret
  5. 4.April
  6. 5.Mei
  7. 6.Juni
  8. 7.Juli
  9. 8.Agustus
  10. 9.September
  11. 10.Oktober
  12. 11.November
  13. 12.Desember TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  14. 4.LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN TAMAN BUDAYA ... TAHUN ANGGARAN 20 ... No Bulan Data Pengunjung Keterangan Seniman Pelajar Mahasiswa Umum Penelitian/ Karya Ilmiah Asing Jumlah
  15. 1.Januari
  16. 2.Februari
  17. 3.Maret
  18. 4.April
  19. 5.Mei
  20. 6.Juni
  21. 7.Juli
  22. 8.Agustus
  23. 9.September
  24. 10.Oktober
  25. 11.November
  26. 12.Desember TOTAL jdih.kemdikbud.go.id Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 C. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DAK NONFISIK BOP MTB I. SAMPUL DEPAN II. KATA PENGANTAR III. DAFTAR ISI IV. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan V. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Kesimpulan VI. PENUTUP LAMPIRAN
  27. 1.Foto Pelaksanaan Kegiatan
  28. 2.Video Pelaksanaan Kegiatan D. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Instansi dan unit teknis yang dapat melayani pertanyaan, masukan/saran, maupun pangaduan/keluhan, beserta media komunikasi yang disediakan masing-masing adalah sebagai berikut:
  29. 1.Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Call Centre : 177
  30. 2.Biro Perencanaan Surel : ppa.bpkln@kemdikbud.go.id
  31. 3.Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Telepon : 021-5725517 Faksimil : 021-5725517 Email : dak.kebudayaan@kemdikbud.go.id MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA. jdih.kemdikbud.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat BOP MTB adalah program pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
4.Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. jdih.kemdikbud.go.id
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat UPTD MTB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Museum dan Taman Budaya pada dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan pada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pelaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum meliputi:
1. a.Museum yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan;
2. b.Museum pada daerah yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.Museum yang telah memenuhi standar pengelolaan Museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Pemerintah Daerah yang telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum yang disetujui oleh Kementerian;
5. e.Pemerintah Daerah yang telah menyediakan anggaran pengelolaan Museum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
6. f.Pemerintah Daerah yang telah memiliki program kegiatan Museum dalam 1 (satu) tahun.
(2)Kriteria penerima DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya meliputi:
1. a.Taman Budaya yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan;
2. b.Taman Budaya pada daerah yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.Taman Budaya yang telah memiliki lahan dan bangunan Taman Budaya serta sarana yang diperuntukan bagi Taman Budaya;
4. d.Pemerintah Daerah yang telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaran Taman Budaya yang disetujui oleh Kementerian;
5. e.Taman Budaya yang memiliki pengelola Taman Budaya;
6. f.Pemerintah Daerah yang telah menyediakan anggaran pengelolaan Taman Budaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
7. g.Taman Budaya yang telah memiliki program kegiatan Taman Budaya dalam 1 (satu) tahun. jdih.kemdikbud.go.id
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran alokasi DAK Nonfisik BOP MTB ditetapkan oleh Menteri.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penanggung jawab DAK Nonfisik BOP MTB yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan pada provinsi atau kabupaten/kota.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepala UPTD MTB atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik BOP MTB.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan atau UPTD MTB menyusun laporan:
1. a.realisasi dana BOP MTB; dan
2. b.pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB.
(1a)Laporan realisasi dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kementerian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada jdih.kemdikbud.go.id ayat (1) huruf b disampaikan kepada direktur jenderal yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan realisasi dana BOP MTB diserahkan kepada kementerian keuangan.
(3)Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dihapus.
(5)Dalam hal Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan dan UPTD MTB tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka DAK Nonfisik BOP MTB untuk tahap berikutnya tidak disalurkan.

6.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 270 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB A. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM
1.KOMPONEN PEMBIAYAAN Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut: Komponen Penggunaan Alokasi Dana
1.Pengelolaan Koleksi
1.Kajian koleksi meliputi:

a.pengumpulan dan pengolahan data koleksi Museum di dalam wilayah kerja provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangan Museum;
b.penulisan naskah kajian; dan/atau
c.seminar hasil kajian.
1. 2.Registrasi, dokumentasi, dan inventarisasi atau reinventarisasi koleksi seperti: Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana
a.pengayaan materi koleksi;
b.pengisian dan/atau pemutakhiran data koleksi;
c.pengisian dan/atau pemutakhiran data mutasi koleksi;
d.pendokumentasian koleksi; dan/atau
e.penggantian katalog koleksi.
1. 3.Konservasi koleksi, seperti:
a.pembelian bahan dan perlengkapan konservasi koleksi, pembelian bahan dan perlengkapan fumigasi;
b.pembelian bahan dan perlengkapan restorasi koleksi;
c.pelaksanaan perawatan, fumigasi, pengawetan, dan restorasi; dan/atau
d.kalibrasi atau pemeliharaan peralatan konservasi.
1. 4.Media tata pamer dan ruang simpan, seperti:
a.penggantian penyangga koleksi;
b.penggantian pustek;
c.penggantian label atau caption;
d.pemeliharaan jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana dehumidifier;
e.perbaikan vitrin; dan/atau
f.penggantian media atau kotak penyimpanan koleksi.
1. 2.Program Publik
2. 1.pameran temporer;
3. 2.belajar bersama di Museum;
4. 3.Museum keliling;
5. 4.lomba edukatif kultural Museum;
6. 5.lomba alur kisah (story line);
7. 6.sosialisasi Museum dan penyebarluasan informasi koleksi; dan/atau
8. 7.publikasi Museum melalui media cetak dan/atau elektronik. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total anggaran
9. 3.Pemelihara- an Sarana dan Prasarana
10. 1.Pemeliharaan sarana dan prasarana:
a.pemeliharaan AC;
b.penggantian lampu;
c.pemeliharaan sistem alarm;
d.pemeliharaan CCTV;
e.perbaikan ringan mebel;
f.pengisian ulang tabung pemadam api (APAR CO2).
1. 2.Pemeliharaan bangunan:
a.perbaikan ringan atap bocor, plafon, pintu, dan/atau jendela;
b.perbaikan sanitasi Museum (kloset, urinoir, Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana wastafel, keran air, dan lainnya);
c.perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, dan/atau saluran air kotor dari sanitasi;
d.perbaikan ringan dinding;
e.perbaikan ringan lantai;
f.perbaikan ringan instalasi listrik; dan/atau
g.pemeliharaan taman.
1. 2.KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM
a.Komponen penggunaan dapat dipilih sesuai dengan besaran persentase dari total anggaran.
b.Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Museum dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membeli atau mengadakan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
d.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk program publik paling banyak 5% (lima persen) dari pagu program publik.
e.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk pengelolaan koleksi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu pengelolaan koleksi.
f.Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
g.Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah yang menangani jdih.kemdikbud.go.id Museum atau UPTD yang menangani Museum dengan memperhatikan kepatutan.
h.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum.
i.Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. B. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA
1. 1.KOMPONEN PEMBIAYAAN Penggunaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya didasarkan pada RKA yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut: Komponen Penggunaan Alokasi Dana
2. 1.Program Publik
3. 1.inventarisasi karya budaya;
4. 2.revitalisasi dan restorasi karya budaya;
5. 3.dokumentasi karya budaya;
6. 4.seminar di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media;
7. 5.workshop di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media;
8. 6.pergelaran/pementasan karya seni;
9. 7.pameran karya budaya;
10. 8.festival seni budaya;
11. 9.lomba di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media; dan/atau
12. 10.penguatan program pekan kebudayaan daerah dalam rangka pendukungan pekan Paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari alokasi anggaran jdih.kemdikbud.go.id Komponen Penggunaan Alokasi Dana kebudayaan nasional.
13. 2.Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Taman Budaya
14. 1.Pemeliharaan gedung Taman Budaya:
a.pengecatan;
b.perbaikan atap bocor; dan
c.perbaikan pintu, jendela, dan/atau perbaikan lantai.
1. 2.Pemeliharaan halaman gedung Taman Budaya, yang berupa perawatan taman dan pembersihan halaman.
2. 3.Pemeliharaan peralatan Taman Budaya:
a.perawatan koleksi seni dan budaya;
b.perbaikan peralatan musik;
c.perbaikan mebel;
d.perbaikan sanitasi Taman Budaya (kloset, urinoir, wastafel, keran air, dan lainnya); dan/atau
e.perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, atau saluran air kotor dari sanitasi. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran
1. 3.Langganan Daya dan Jasa Biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet. Paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi anggaran jdih.kemdikbud.go.id
2. 2.KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA
a.Komponen penggunaan dapat dipilih dengan memperhatikan besaran persentase dari total anggaran.
b.Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Taman Budaya dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
d.Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari program publik.
e.Pelaksanaan kegiatan Taman Budaya yang menggunakan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya dilaksanakan di Taman Budaya.
f.Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah yang menangani Taman Budaya atau UPTD yang menangani Taman Budaya dengan memperhatikan kepatutan.
g.Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya.
h.Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB A. KETENTUAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB berisi laporan penggunaan dana dan laporan jumlah pengunjung, serta untuk laporan akhir tahun termasuk laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK Nonfisik BOP MTB. Laporan bulanan disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan laporan fisik per-bulan dikirimkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan setiap tahap penyaluran disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan laporan fisik setiap tahap penyaluran dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan ditembuskan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB
1. 1.LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM PROVINSI/KAB/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ... NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I Pengelolaan Koleksi (Min 30% Pagu) Koleksi Koleksi I
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. II Program Publik (Min 50% Pagu) Kegiatan Orang Kegiatan Orang II
4. a.…………..
5. b.…………..
6. c.………….. jdih.kemdikbud.go.id NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) III Pemeliharaan Aset (Maks 20% Pagu) Aset Aset III
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. TOTAL TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  1. 2.LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA PROVINSI ... SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ... NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I Pemeliharaan Sarana dan Taman Budaya (Maks 30 % pagu) Aset Aset I
1. a.…………..
2. b.…………..
3. c.………….. II Langganan Daya Jasa (Maks 5% Pagu) Aset Aset II
4. a.………….. jdih.kemdikbud.go.id NO Kegiatan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan % Output Sisa Dana (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp) Jumlah Kegiatan Satuan Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung Satuan Pagu (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. b.…………..
2. c.………….. III Program Publik (Min 65% Pagu) Kegiatan Orang Kegiatan Orang III
3. a.…………..
4. b.…………..
5. c.…………..
6. d.Lainnya TOTAL TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  1. 3.LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN MUSEUM … TAHUN ANGGARAN 20 ... No Bulan Data Pengunjung Keterangan Pelajar Mahasiswa Umum Penelitian/ Karya Ilmiah Asing Jumlah
  2. 1.Januari
  3. 2.Februari
  4. 3.Maret
  5. 4.April
  6. 5.Mei
  7. 6.Juni
  8. 7.Juli
  9. 8.Agustus
  10. 9.September
  11. 10.Oktober
  12. 11.November
  13. 12.Desember TOTAL jdih.kemdikbud.go.id
  14. 4.LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN TAMAN BUDAYA ... TAHUN ANGGARAN 20 ... No Bulan Data Pengunjung Keterangan Seniman Pelajar Mahasiswa Umum Penelitian/ Karya Ilmiah Asing Jumlah
  15. 1.Januari
  16. 2.Februari
  17. 3.Maret
  18. 4.April
  19. 5.Mei
  20. 6.Juni
  21. 7.Juli
  22. 8.Agustus
  23. 9.September
  24. 10.Oktober
  25. 11.November
  26. 12.Desember TOTAL jdih.kemdikbud.go.id Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 C. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DAK NONFISIK BOP MTB I. SAMPUL DEPAN II. KATA PENGANTAR III. DAFTAR ISI IV. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan V. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Kesimpulan VI. PENUTUP LAMPIRAN
  27. 1.Foto Pelaksanaan Kegiatan
  28. 2.Video Pelaksanaan Kegiatan D. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Instansi dan unit teknis yang dapat melayani pertanyaan, masukan/saran, maupun pangaduan/keluhan, beserta media komunikasi yang disediakan masing-masing adalah sebagai berikut:
  29. 1.Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Call Centre : 177
  30. 2.Biro Perencanaan Surel : ppa.bpkln@kemdikbud.go.id
  31. 3.Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Telepon : 021-5725517 Faksimil : 021-5725517 Email : dak.kebudayaan@kemdikbud.go.id MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM