DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2011

Nomor: 19
Tahun: 2011
Ditetapkan: 19 Mei 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesetaraan Ijazah adalah penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diakui setara dengan ijazah perguruan tinggi Indonesia.
2.Perguruan tinggi luar negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang berada di luar wilayah Indonesia yang berwenang menerbitkan ijazah.
3.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

(1)Persyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah dengan menyerahkan :
1. a.fotocopy ijazah yang akan disetarakan;
2. b.fotocopy transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
3. c.fotocopy tugas akhir untuk bachelor, tesis untuk program magister, atau disertasi untuk program doktor yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
4. d.fotocopy surat tugas belajar, paspor/surat keterangan full time student dari perguruan tinggi luar negeri;
5. e.katalog akademik yang memuat kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri;
6. f.fotocopy ijazah yang diperoleh sebelumnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Kesetaraan ijazah diperoleh melalui penilaian ijazah yang dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Tata cara untuk memperoleh kesetaraan ijazah sebagai berikut :
1. a.pemohon mengajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman Direktorat Jenderal;
2. b.pemohon menyampaikan berkas asli kepada Direktorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas;
4. d.tim penilai melakukan penilaian ijazah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
5. e.penetapan hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal.
(2)Dalam hal ijazah luar negeri yang dinilai tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian kesetaraan ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesetaraan Ijazah adalah penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diakui setara dengan ijazah perguruan tinggi Indonesia.
2.Perguruan tinggi luar negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang berada di luar wilayah Indonesia yang berwenang menerbitkan ijazah.
3.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

(1)Persyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah dengan menyerahkan :
1. a.fotocopy ijazah yang akan disetarakan;
2. b.fotocopy transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
3. c.fotocopy tugas akhir untuk bachelor, tesis untuk program magister, atau disertasi untuk program doktor yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
4. d.fotocopy surat tugas belajar, paspor/surat keterangan full time student dari perguruan tinggi luar negeri;
5. e.katalog akademik yang memuat kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri;
6. f.fotocopy ijazah yang diperoleh sebelumnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Kesetaraan ijazah diperoleh melalui penilaian ijazah yang dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Tata cara untuk memperoleh kesetaraan ijazah sebagai berikut :
1. a.pemohon mengajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman Direktorat Jenderal;
2. b.pemohon menyampaikan berkas asli kepada Direktorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas;
4. d.tim penilai melakukan penilaian ijazah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
5. e.penetapan hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal.
(2)Dalam hal ijazah luar negeri yang dinilai tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian kesetaraan ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.