DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2010

Nomor: 23
Tahun: 2010
Ditetapkan: 1 Oktober 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program terhadap rencana kerja Kementerian perlu senantiasa dijaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Membentuk Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat UKMPPP.

Pasal 2

Tugas UKMPPP yaitu membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pencapaian sasaran dengan tepat waktu dengan prioritas yang meliputi:

a.bidang pendidikan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010;
b.program kerja yang menjadi prioritas Kementerian;
c.reformasi birokrasi internal dan layanan Kementerian; dan
d.bidang lain yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Fungsi UKMPP yaitu:

a.melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah-langkah pelancaran dan percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian;
b.membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam:
1. 1.mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program kerja Kementerian;
2. 2.menemukan kendala dalam pelaksanaan program kerja Kementerian serta cara mengatasinya;
c.melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Wewenang UKMPPP yaitu:

a.memperoleh informasi dan dukungan teknis dari unit utama di lingkungan Kementerian dan pihak lain yang terkait; dan
b.menghadiri rapat pimpinan tingkat Kementerian.

Pasal 5

Organisasi UKMPPP merupakan organisasi nonstruktural yang terdiri atas:

a.ketua;
b.tenaga profesional; dan
c.sekretaris yang dibantu paling banyak 5 (lima) orang staf sekretariat.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program terhadap rencana kerja Kementerian perlu senantiasa dijaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Membentuk Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat UKMPPP.

Pasal 2

Tugas UKMPPP yaitu membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pencapaian sasaran dengan tepat waktu dengan prioritas yang meliputi:

a.bidang pendidikan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010;
b.program kerja yang menjadi prioritas Kementerian;
c.reformasi birokrasi internal dan layanan Kementerian; dan
d.bidang lain yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Fungsi UKMPP yaitu:

a.melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah-langkah pelancaran dan percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian;
b.membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam:
1. 1.mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program kerja Kementerian;
2. 2.menemukan kendala dalam pelaksanaan program kerja Kementerian serta cara mengatasinya;
c.melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Wewenang UKMPPP yaitu:

a.memperoleh informasi dan dukungan teknis dari unit utama di lingkungan Kementerian dan pihak lain yang terkait; dan
b.menghadiri rapat pimpinan tingkat Kementerian.

Pasal 5

Organisasi UKMPPP merupakan organisasi nonstruktural yang terdiri atas:

a.ketua;
b.tenaga profesional; dan
c.sekretaris yang dibantu paling banyak 5 (lima) orang staf sekretariat.