DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Guru SILN adalah Guru yang bertugas pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan di luar negeri.
3.Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
4.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima dan/atau organisasi Internasional.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN merupakan pedoman bagi Kementerian dan pihak terkait dalam memberikan Tunjangan Profesi kepada Guru SILN.
(2)Guru SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Guru SILN;
2. b.Guru yang diberi tugas sebagai kepala SILN; dan
3. c.Guru SILN yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.efektif yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c.transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tunjangan Profesi;
d.akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;
e.kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
f.manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sejalan dengan program prioritas nasional dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Guru SILN.

Pasal 4

(1)Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru SILN yang memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
(2)Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui satuan kerja terkait.
(3)Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima Tunjangan Profesi.
(4)Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi.

Pasal 6

Kriteria penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Alokasi Tunjangan Profesi bagi Guru SILN ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.
(2)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyusun laporan realisasi penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan realisasi penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama bulan Januari tahun berikutnya kepada direktur jenderal yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang disertai dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 9

Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN.

Pasal 10

(1)Guru SILN yang terbukti menerima Tunjangan Profesi yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini wajib mengembalikan Tunjangan Profesi yang telah diterimanya.
(2)Pengembalian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung secara kumulatif setelah terdapat ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Guru SILN adalah Guru yang bertugas pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan di luar negeri.
3.Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
4.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima dan/atau organisasi Internasional.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN merupakan pedoman bagi Kementerian dan pihak terkait dalam memberikan Tunjangan Profesi kepada Guru SILN.
(2)Guru SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Guru SILN;
2. b.Guru yang diberi tugas sebagai kepala SILN; dan
3. c.Guru SILN yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.efektif yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c.transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tunjangan Profesi;
d.akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;
e.kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
f.manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sejalan dengan program prioritas nasional dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Guru SILN.

Pasal 4

(1)Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru SILN yang memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
(2)Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui satuan kerja terkait.
(3)Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima Tunjangan Profesi.
(4)Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Alokasi Tunjangan Profesi bagi Guru SILN ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.
(2)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyusun laporan realisasi penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan realisasi penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama bulan Januari tahun berikutnya kepada direktur jenderal yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang disertai dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 9

Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN.

Pasal 10

(1)Guru SILN yang terbukti menerima Tunjangan Profesi yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini wajib mengembalikan Tunjangan Profesi yang telah diterimanya.
(2)Pengembalian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung secara kumulatif setelah terdapat ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.