DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan klasifikasi arsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.878 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2046);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2019, No.878 Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
5.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 2

Penyusunan Klasifikasi Arsip bertujuan untuk:

a.memperoleh keseragaman dalam penggunaan pola Klasifikasi Arsip;
b.mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja; www.peraturan.go.id 2019, No.878
c.menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip; dan/atau
d.menunjang kodifikasi dalam pemberkasan Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan (filing system).

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
1. a.fasilitatif; dan
2. b.substantif.
(2)Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
(3)Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 4

(1)Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
1. a.analisis fungsi;
2. b.analisis kegiatan;
3. c.analisis transaksi; dan
4. d.skema klasifikasi.
(2)Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis.
(3)Analisis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara kegiatan dengan fungsi dan transaksi.
(4)Analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara konstruktif dan sistemik untuk www.peraturan.go.id 2019, No.878 menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara transaksi dengan fungsi dan kegiatan.
(5)Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.nama atau judul fungsi;
2. b.nama kegiatan; dan
3. c.nama transaksi kegiatan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan sistem pengkodean.
(2)Sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.angka;
2. b.huruf; atau
3. c.kombinasi huruf dan angka.
(3)Klasifikasi Arsip paling sedikit memuat:
1. a.nomor urut;
2. b.kode klasifikasi;
3. c.pokok masalah;
4. d.sub masalah; dan
5. e.sub-sub masalah.

Pasal 6

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai klasifikasi kearsipan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No.878

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id 2019, No.878 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan klasifikasi arsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.878 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2046);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2019, No.878 Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
5.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 2

Penyusunan Klasifikasi Arsip bertujuan untuk:

a.memperoleh keseragaman dalam penggunaan pola Klasifikasi Arsip;
b.mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja; www.peraturan.go.id 2019, No.878
c.menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip; dan/atau
d.menunjang kodifikasi dalam pemberkasan Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan (filing system).

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
1. a.fasilitatif; dan
2. b.substantif.
(2)Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
(3)Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 4

(1)Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
1. a.analisis fungsi;
2. b.analisis kegiatan;
3. c.analisis transaksi; dan
4. d.skema klasifikasi.
(2)Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis.
(3)Analisis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara kegiatan dengan fungsi dan transaksi.
(4)Analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara konstruktif dan sistemik untuk www.peraturan.go.id 2019, No.878 menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara transaksi dengan fungsi dan kegiatan.
(5)Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.nama atau judul fungsi;
2. b.nama kegiatan; dan
3. c.nama transaksi kegiatan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan sistem pengkodean.
(2)Sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.angka;
2. b.huruf; atau
3. c.kombinasi huruf dan angka.
(3)Klasifikasi Arsip paling sedikit memuat:
1. a.nomor urut;
2. b.kode klasifikasi;
3. c.pokok masalah;
4. d.sub masalah; dan
5. e.sub-sub masalah.

Pasal 6

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.