DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2011

Nomor: 24
Tahun: 2011
Ditetapkan: 22 Juni 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1438/M.PAN-RB/6/2011 tanggal 7 Juni 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polnustar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Polnustar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Pembinaan Polnustar dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Polnustar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Polnustar menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Polnustar terdiri atas:
1. a.Direktur sebagai organ pengelola;
2. b.Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
4. d.Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
(2)Direktur sebagai organ pengelola Polnustar dipimpin oleh Direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta Polnustar.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Jurusan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Polnustar serta hubungannya dengan lingkungan;
b.membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Pasal 8

(1)Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I.
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 9

(1)Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan.
(2)Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(3)Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

Pasal 10

(1)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Polnustar yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polnustar.
(2)Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1438/M.PAN-RB/6/2011 tanggal 7 Juni 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polnustar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Polnustar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Pembinaan Polnustar dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Polnustar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Polnustar menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Polnustar terdiri atas:
1. a.Direktur sebagai organ pengelola;
2. b.Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
4. d.Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
(2)Direktur sebagai organ pengelola Polnustar dipimpin oleh Direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta Polnustar.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Jurusan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Polnustar serta hubungannya dengan lingkungan;
b.membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Pasal 8

(1)Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I.
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 9

(1)Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan.
(2)Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(3)Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

Pasal 10

(1)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Polnustar yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polnustar.
(2)Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024