Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bertujuan untuk percepatan perizinan sektor pendidikan dan kebudayaan.
Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di sektor pendidikan dan kebudayaan wajib memperoleh Izin Usaha terintegrasi secara elektronik. BAB II PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN Bagian Kesatu Bidang Usaha Sektor Pendidikan
BAB II
Perizinan Berusaha sektor pendidikan meliputi:
Bagian Kedua Pelaku Usaha
Bagian Ketiga Pendaftaran
Bagian Keempat Pendirian Satuan Pendidikan
Bagian Kelima Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan
Bagian Keenam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
Bagian Ketujuh Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama
Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing
Membuka PDF…