DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007

Nomor: 26
Tahun: 2007
Ditetapkan: 19 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri; mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI Dl INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN Dl LUAR NEGERI. 2

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja sama adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3.Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar- mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
4.Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, fmansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5.Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antarperguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
6.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
8.Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/lnstitut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
9.Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.

Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan:
b.memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
c.tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 5

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. 3
(2)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.

Pasal 6

Kerja sama meliputi kegiatan:

a.pengelolaan perguruan tinggi;
b.pendidikan;
c.penelitian; dan/atau
d.pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
1. a.Kontrak Manajemen;
2. b.Program kembaran;
3. c.Program gelar ganda (dual degree);
4. d.Program pemindahan kredit;
5. e.Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
6. f.Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
7. g.Penerbitan bersama karya ilmiah;
8. h.Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
(2)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:
1. a.Magang;
2. b.Beasiswa;
3. c.Penelitian;
4. d.Pemanfaatan bersama sumber daya;
5. e.Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmah atau kegiatan ilmiah lain;
6. f.Penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau
7. g.Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguru an tinggi. 4
(2)Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan untuk lembaga lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Pasal 10

(1)Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
(3)Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.
(4)Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI Dl INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN Dl LUAR NEGERI. 2

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja sama adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3.Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar- mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
4.Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, fmansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5.Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antarperguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
6.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
8.Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/lnstitut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
9.Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.

Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan:
b.memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
c.tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 5

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. 3
(2)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.

Pasal 6

Kerja sama meliputi kegiatan:

a.pengelolaan perguruan tinggi;
b.pendidikan;
c.penelitian; dan/atau
d.pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
1. a.Kontrak Manajemen;
2. b.Program kembaran;
3. c.Program gelar ganda (dual degree);
4. d.Program pemindahan kredit;
5. e.Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
6. f.Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
7. g.Penerbitan bersama karya ilmiah;
8. h.Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
(2)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:
1. a.Magang;
2. b.Beasiswa;
3. c.Penelitian;
4. d.Pemanfaatan bersama sumber daya;
5. e.Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmah atau kegiatan ilmiah lain;
6. f.Penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau
7. g.Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguru an tinggi. 4
(2)Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
(3)Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.
(4)Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015