DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2010

Nomor: 26
Tahun: 2010
Ditetapkan: 18 Oktober 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2238/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Batam, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Politeknik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Pembinaan Politeknik dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a.Dewan Penyantun;
b.Direktur dan Pembantu Direktur;
c.Senat;
d.Jurusan/Program Studi;
e.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
f.Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama;
g.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ Politeknik yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Politeknik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. 4
(2)Direktur mempunyai tugas:
1. a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan;
2. b.membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 8

(1)Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur.
(2)Pembantu Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 9

Pembantu Direktur terdiri atas:

a.Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
b.Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
c.Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

(1)Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan.
(2)Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(3)Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2238/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Batam, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Politeknik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Pembinaan Politeknik dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a.Dewan Penyantun;
b.Direktur dan Pembantu Direktur;
c.Senat;
d.Jurusan/Program Studi;
e.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
f.Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama;
g.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ Politeknik yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Politeknik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. 4
(2)Direktur mempunyai tugas:
1. a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan;
2. b.membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 8

(1)Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur.
(2)Pembantu Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 9

Pembantu Direktur terdiri atas:

a.Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
b.Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
c.Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

(1)Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan.
(2)Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(3)Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.