DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2007

Nomor: 30
Tahun: 2007
Ditetapkan: 10 Agustus 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik perlu adanya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
c.bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 telah ditemukan rekening-rekening pemerintah yang tidak dilaporkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
18.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
19.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
20.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja; 4
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN REKENING DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1

Pembukaan rekening di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional terdiri atas:

a.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada satuan kerja di lingkungan Unit Utama;
b.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri; dan
c.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 2

(1)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan unit utama dilakukan oleh setiap satuan kerja setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
(2)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti prosedur sebagai berikut:

a.pemimpin satuan kerja mengajukan usulan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, untuk mendapatkan penetapan; 5
b.atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional tentang kelayakan calon bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan surat keputusan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
d.pemimpin satuan kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
e.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 dengan dilampiri: 1) surat keputusan penetapan bendahara; 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.
f.setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama satuan kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja.

Pasal 4

Pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja serta pejabat atau pihak lain di lingkungan unit utama Departemen Pendidikan Nasional dilarang membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1)Penetapan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggungjawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
(2)Penetapan unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
(3)Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri. 6
(4)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan perguruan tinggi negeri dilakukan oleh unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
(5)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Inspektorat Jenderal serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti prosedur sebagai berikut:

a.pemimpin unit kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
b.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan surat keputusan penetapan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
c.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan dilampiri: 1) surat keputusan penetapan bendahara; 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
d.setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama unit kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran unit kerja.

Pasal 7

Pemimpin perguruan tinggi negeri serta pemimpin dan bendahara unit kerja yang mengelola keuangan negara, serta pejabat atau pihak lain di lingkungan perguruan tinggi negeri dilarang membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Pemimpin perguruan tinggi negeri mengatur lebih lanjut pengelolaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 9

(1)Pemimpin perguruan tinggi negeri dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan keuangan perguruan tinggi melalui mekanisme Badan Layanan Umum kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur yang berlaku dan dilampiri dengan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
(3)Izin pengelolaan keuangan dari Menteri Keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1)Penetapan unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(2)Penetapan unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(3)Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(4)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilakukan oleh unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan setelah mendapat izin dari pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(5)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, wajib dilaporkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik perlu adanya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
c.bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 telah ditemukan rekening-rekening pemerintah yang tidak dilaporkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
18.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
19.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
20.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja; 4
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN REKENING DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1

Pembukaan rekening di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional terdiri atas:

a.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada satuan kerja di lingkungan Unit Utama;
b.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri; dan
c.Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 2

(1)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan unit utama dilakukan oleh setiap satuan kerja setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
(2)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti prosedur sebagai berikut:

a.pemimpin satuan kerja mengajukan usulan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, untuk mendapatkan penetapan; 5
b.atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional tentang kelayakan calon bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan surat keputusan pengangkatan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
d.pemimpin satuan kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
e.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 dengan dilampiri: 1) surat keputusan penetapan bendahara; 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan mengacu contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.
f.setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama satuan kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penetapan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggungjawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
(2)Penetapan unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri.
(3)Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi negeri. 6
(4)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran di lingkungan perguruan tinggi negeri dilakukan oleh unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
(5)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri, wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Inspektorat Jenderal serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti prosedur sebagai berikut:

a.pemimpin unit kerja mengajukan izin pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
b.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan surat keputusan penetapan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
c.permohonan izin pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan dilampiri: 1) surat keputusan penetapan bendahara; 2) fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan 3) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
d.setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, pemimpin satuan kerja memerintahkan kepada bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran satuan kerja untuk membuka rekening atas nama unit kerja pada bank yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan spesimen tanda tangan pemimpin dan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran unit kerja.

Pasal 7

Pasal 8

Pemimpin perguruan tinggi negeri mengatur lebih lanjut pengelolaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 9

(1)Pemimpin perguruan tinggi negeri dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan keuangan perguruan tinggi melalui mekanisme Badan Layanan Umum kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur yang berlaku dan dilampiri dengan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
(3)Izin pengelolaan keuangan dari Menteri Keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1)Penetapan unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(2)Penetapan unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi tanggung jawab pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(3)Penetapan pemimpin dan bendahara pada unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(4)Pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dilakukan oleh unit kerja pengelola rekening penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan setelah mendapat izin dari pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
(5)Semua rekening, kecuali rekening yang dibuka oleh bendahara unit kerja pengelola penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, wajib dilaporkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.