DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan terkait pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian.
2.Pegawai adalah PNS di lingkungan Kementerian.
3.Penghargaan adalah penghormatan kepada Pegawai Berprestasi yang telah menunjukkan prestasi kerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.
4.Penilaian Pegawai Berprestasi adalah keseluruhan rangkaian proses pemilihan dan/atau penilaian Pegawai yang dilaksanakan dari tingkat unit kerja, unit utama, sampai dengan tingkat kementerian.
5.Pegawai Berprestasi adalah Pegawai yang secara nyata telah menunjukan inovasi dan kreativitas yang bermanfaat bagi pemerintah dan/atau masyarakat serta memiliki kinerja yang Baik di atas kinerja Pegawai lainnya setelah mendapatkan penilaian dan penetapan oleh Menteri.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat setara eselon I dan eselon II di Kementerian.
7.Pejabat Administrator adalah pejabat setara eselon III di Kementerian.
8.Pejabat Pengawas adalah pejabat setara eselon IV di Kementerian.
9.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian atau keterampilan di Kementerian.
11.Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian.
12.Unit Utama adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian.
13.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi berdasarkan prinsip:

a.legalitas;
b.objektivitas; dan
c.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pengambilan keputusan untuk pemberian Penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan.
(3)Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemberian Penghargaan yang dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui secara umum.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi bertujuan untuk:

a.pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
b.peningkatan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya;
c.peningkatan kinerja dan produktivitas;
d.peningkatan integritas dalam bekerja;
e.mewujudkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
f.mendorong untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
g.diprioritaskan memperoleh tanda kehormatan lainnya;
h.diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dan pelatihan; dan
i.diberikan kesempatan memperoleh pengembangan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi dalam bentuk:
1. a.pin Penghargaan terbuat dari emas; dan
2. b.piagam Penghargaan.
(2)Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Berprestasi dapat diberikan Penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas:

a.Pejabat Pimpinan Tinggi;
b.Pejabat Administrator;
c.Pejabat Pengawas;
d.Pejabat Pelaksana; dan
e.Pejabat Fungsional.

Pasal 7

Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:

a.dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang;
b.dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat;
c.tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
e.mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
b.daftar penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
1. 1.rencana dan realisasi SKP; dan
2. 2.penilaian perilaku kerja.
c.surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian bahwa:
1. 1.Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat;
2. 2.Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. 3.Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pemilihan Pegawai Berprestasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.sosialisasi kepada Pegawai di Unit Kerja;
2. b.persiapan di Unit Kerja;
3. c.penilaian di Unit Kerja;
4. d.penilaian di Unit Utama; dan
5. e.penilaian di Kementerian.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 10

(1)Penilaian Pegawai Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai Pegawai Berprestasi.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim penilai Unit Kerja;
2. b.tim penilai Unit Utama; dan
3. c.tim penilai Kementerian.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan terkait pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian.
2.Pegawai adalah PNS di lingkungan Kementerian.
3.Penghargaan adalah penghormatan kepada Pegawai Berprestasi yang telah menunjukkan prestasi kerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.
4.Penilaian Pegawai Berprestasi adalah keseluruhan rangkaian proses pemilihan dan/atau penilaian Pegawai yang dilaksanakan dari tingkat unit kerja, unit utama, sampai dengan tingkat kementerian.
5.Pegawai Berprestasi adalah Pegawai yang secara nyata telah menunjukan inovasi dan kreativitas yang bermanfaat bagi pemerintah dan/atau masyarakat serta memiliki kinerja yang Baik di atas kinerja Pegawai lainnya setelah mendapatkan penilaian dan penetapan oleh Menteri.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat setara eselon I dan eselon II di Kementerian.
7.Pejabat Administrator adalah pejabat setara eselon III di Kementerian.
8.Pejabat Pengawas adalah pejabat setara eselon IV di Kementerian.
9.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian atau keterampilan di Kementerian.
11.Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian.
12.Unit Utama adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian.
13.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi berdasarkan prinsip:

a.legalitas;
b.objektivitas; dan
c.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pengambilan keputusan untuk pemberian Penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan.
(3)Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemberian Penghargaan yang dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui secara umum.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi bertujuan untuk:

a.pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
b.peningkatan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya;
c.peningkatan kinerja dan produktivitas;
d.peningkatan integritas dalam bekerja;
e.mewujudkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
f.mendorong untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
g.diprioritaskan memperoleh tanda kehormatan lainnya;
h.diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dan pelatihan; dan
i.diberikan kesempatan memperoleh pengembangan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi dalam bentuk:
1. a.pin Penghargaan terbuat dari emas; dan
2. b.piagam Penghargaan.
(2)Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Berprestasi dapat diberikan Penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas:

a.Pejabat Pimpinan Tinggi;
b.Pejabat Administrator;
c.Pejabat Pengawas;
d.Pejabat Pelaksana; dan
e.Pejabat Fungsional.

Pasal 7

Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:

a.dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang;
b.dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat;
c.tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
e.mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
b.daftar penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
1. 1.rencana dan realisasi SKP; dan
2. 2.penilaian perilaku kerja.
c.surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian bahwa:
1. 1.Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat;
2. 2.Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. 3.Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pemilihan Pegawai Berprestasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.sosialisasi kepada Pegawai di Unit Kerja;
2. b.persiapan di Unit Kerja;
3. c.penilaian di Unit Kerja;
4. d.penilaian di Unit Utama; dan
5. e.penilaian di Kementerian.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 10

(1)Penilaian Pegawai Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai Pegawai Berprestasi.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim penilai Unit Kerja;
2. b.tim penilai Unit Utama; dan
3. c.tim penilai Kementerian.