DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 2019, No. 1037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGUTAMAAN FILM INDONESIA DAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Film Indonesia adalah Film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan Film atau pelaku usaha pembuatan Film, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya Indonesia, serta keseluruhan atau sebagian 2019, No. 1037 besar kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3.Sumber Daya Dalam Negeri adalah sumber daya yang digunakan dalam pembuatan Film Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia.
4.Kegiatan Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat nonkomersial.
5.Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial.
6.Insan Perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan Film.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Pelaku Kegiatan Perfilman dan pelaku Usaha Perfilman wajib mengutamakan:
1. a.Film Indonesia; dan
2. b.penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri.
(2)Kewajiban mengutamakan Film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memprioritaskan kesempatan atas pertunjukan dan pengedaran Film Indonesia dalam rangka memelihara kepentingan nasional Indonesia.
(3)Kewajiban mengutamakan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri secara optimal. 2019, No. 1037

Pasal 3

Pengutamaan Film Indonesia dan pengutamaan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri dapat digunakan sebagai dasar untuk:

a.sarana keberpihakan dan pemberian manfaat untuk kepentingan perfilman Indonesia;
b.pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d.pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGUTAMAAN FILM INDONESIA

Pasal 4

(1)Pelaku Kegiatan Perfilman dan pelaku Usaha Perfilman wajib mengutamakan Film Indonesia, kecuali pelaku Usaha impor Film.
(2)Pengutamaan Film Indonesia bertujuan untuk:
1. a.mengembangkan dan memperkuat Film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan;
2. b.mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengutamaaan Film Indonesia oleh pelaku Kegiatan Perfilman diwujudkan dengan memprioritaskan Film Indonesia melalui kegiatan pembuatan Film, kegiatan jasa teknik Film, kegiatan pengedaran Film, kegiatan pertunjukkan Film, kegiatan apresiasi Film, dan kegiatan pengarsipan Film.
(2)Pengutamaaan Film Indonesia oleh pelaku Usaha Perfilman diwujudkan dengan memprioritaskan Film Indonesia melalui usaha pembuatan Film, usaha jasa 2019, No. 1037 teknik Film, usaha pengedaran Film, usaha pertunjukkan Film, usaha penjualan Film dan/atau penyewaan Film, usaha pengarsipan Film, dan usaha ekspor Film, kecuali usaha impor Film.

BAB III

PENGUTAMAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

Pasal 6

(1)Pelaku kegiatan pembuatan Film dan pelaku usaha pembuatan Film wajib mengutamakan Sumber Daya Dalam Negeri.
(2)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri bertujuan untuk:
1. a.memperkuat dan mengembangkan budaya Indonesia;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
3. c.memperluas lapangan pekerjaan; dan
4. d.mengembangkan perekonomian Indonesia.
(3)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan:
1. a.Insan Perfilman Indonesia;
2. b.alam Indonesia sebagai lokasi pembuatan Film;
3. c.bahan dan/atau produk buatan Indonesia;
4. d.jasa yang berhubungan dengan pembuatan Film yang tersedia di Indonesia;
5. e.peralatan yang diproduksi dan/atau tersedia di Indonesia;
6. f.fasilitas yang mendukung proses pembuatan Film di Indonesia; dan
7. g.kekayaan budaya daerah di seluruh Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa penggunaan Insan Perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam 2019, No. 1037 pembuatan Film, pengedaran Film, pertunjukan Film, dan pengarsipan Film dilakukan dengan mewajibkan memperkerjakan Insan Perfilman Indonesia.
(2)Insan Perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang perfilman.
(3)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikeluarkan oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi yang berfungsi sebagai lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perfilman wajib memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.
(2)Pelaku Kegiatan Perfilman dapat memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.

Pasal 9

(1)Dalam hal Insan Perfilman Indonesia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tersedia, pembuatan Film dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja asing di bidang perfilman yang bersertifikat yang diterbitkan oleh negara asal tenaga kerja asing.
(2)Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi Insan Perfilman Indonesia.
(3)Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa penggunaan Insan Perfilman Indonesia dalam bidang jasa teknik Film, pengarsipan Film, apresiasi Film, penjualan dan/atau penyewaan Film, ekspor Film, dan impor Film dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No. 1037

Pasal 11

(1)Menteri mendukung pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri dengan menyusun dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sumber daya bidang perfilman Indonesia sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan perfilman.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi:
1. a.program peningkatan kompetensi Insan perfilman; dan/atau
2. b.pembentukan lembaga sertifikasi oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 2019, No. 1037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGUTAMAAN FILM INDONESIA DAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Film Indonesia adalah Film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan Film atau pelaku usaha pembuatan Film, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya Indonesia, serta keseluruhan atau sebagian 2019, No. 1037 besar kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3.Sumber Daya Dalam Negeri adalah sumber daya yang digunakan dalam pembuatan Film Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia.
4.Kegiatan Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat nonkomersial.
5.Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial.
6.Insan Perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan Film.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Pelaku Kegiatan Perfilman dan pelaku Usaha Perfilman wajib mengutamakan:
1. a.Film Indonesia; dan
2. b.penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri.
(2)Kewajiban mengutamakan Film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memprioritaskan kesempatan atas pertunjukan dan pengedaran Film Indonesia dalam rangka memelihara kepentingan nasional Indonesia.
(3)Kewajiban mengutamakan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri secara optimal. 2019, No. 1037

Pasal 3

Pengutamaan Film Indonesia dan pengutamaan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri dapat digunakan sebagai dasar untuk:

a.sarana keberpihakan dan pemberian manfaat untuk kepentingan perfilman Indonesia;
b.pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d.pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGUTAMAAN FILM INDONESIA

Pasal 4

(1)Pelaku Kegiatan Perfilman dan pelaku Usaha Perfilman wajib mengutamakan Film Indonesia, kecuali pelaku Usaha impor Film.
(2)Pengutamaan Film Indonesia bertujuan untuk:
1. a.mengembangkan dan memperkuat Film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan;
2. b.mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengutamaaan Film Indonesia oleh pelaku Kegiatan Perfilman diwujudkan dengan memprioritaskan Film Indonesia melalui kegiatan pembuatan Film, kegiatan jasa teknik Film, kegiatan pengedaran Film, kegiatan pertunjukkan Film, kegiatan apresiasi Film, dan kegiatan pengarsipan Film.
(2)Pengutamaaan Film Indonesia oleh pelaku Usaha Perfilman diwujudkan dengan memprioritaskan Film Indonesia melalui usaha pembuatan Film, usaha jasa 2019, No. 1037 teknik Film, usaha pengedaran Film, usaha pertunjukkan Film, usaha penjualan Film dan/atau penyewaan Film, usaha pengarsipan Film, dan usaha ekspor Film, kecuali usaha impor Film.

BAB III

PENGUTAMAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

Pasal 6

(1)Pelaku kegiatan pembuatan Film dan pelaku usaha pembuatan Film wajib mengutamakan Sumber Daya Dalam Negeri.
(2)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri bertujuan untuk:
1. a.memperkuat dan mengembangkan budaya Indonesia;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
3. c.memperluas lapangan pekerjaan; dan
4. d.mengembangkan perekonomian Indonesia.
(3)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan:
1. a.Insan Perfilman Indonesia;
2. b.alam Indonesia sebagai lokasi pembuatan Film;
3. c.bahan dan/atau produk buatan Indonesia;
4. d.jasa yang berhubungan dengan pembuatan Film yang tersedia di Indonesia;
5. e.peralatan yang diproduksi dan/atau tersedia di Indonesia;
6. f.fasilitas yang mendukung proses pembuatan Film di Indonesia; dan
7. g.kekayaan budaya daerah di seluruh Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa penggunaan Insan Perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam 2019, No. 1037 pembuatan Film, pengedaran Film, pertunjukan Film, dan pengarsipan Film dilakukan dengan mewajibkan memperkerjakan Insan Perfilman Indonesia.
(2)Insan Perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang perfilman.
(3)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikeluarkan oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi yang berfungsi sebagai lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perfilman wajib memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.
(2)Pelaku Kegiatan Perfilman dapat memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.

Pasal 9

(1)Dalam hal Insan Perfilman Indonesia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tersedia, pembuatan Film dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja asing di bidang perfilman yang bersertifikat yang diterbitkan oleh negara asal tenaga kerja asing.
(2)Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi Insan Perfilman Indonesia.
(3)Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Menteri mendukung pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri dengan menyusun dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sumber daya bidang perfilman Indonesia sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan perfilman.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi:
1. a.program peningkatan kompetensi Insan perfilman; dan/atau
2. b.pembentukan lembaga sertifikasi oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.