DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/585/M.KT.01/2019 tanggal 9 Juli 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kemdikbud.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Negeri Bandung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Politeknik Negeri Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Negeri Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 6

(1)Direktur merupakan pemimpin Politeknik Negeri Bandung. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direktur dibantu oleh 4 (empat) wakil direktur.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Wakil direktur dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan membantu direktur memimpin politeknik.

Pasal 9

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.wakil direktur bidang akademik; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.wakil direktur bidang umum dan keuangan;
3. c.wakil direktur bidang kemahasiswaan; dan
4. d.wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.
(2)Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)Wakil direktur bidang umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(4)Wakil direktur bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(5)Wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

Pasal 10

Direktur dan wakil direktur diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/585/M.KT.01/2019 tanggal 9 Juli 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Negeri Bandung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Negeri Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 6

(1)Direktur merupakan pemimpin Politeknik Negeri Bandung. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direktur dibantu oleh 4 (empat) wakil direktur.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Wakil direktur dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan membantu direktur memimpin politeknik.

Pasal 9

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.wakil direktur bidang akademik; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.wakil direktur bidang umum dan keuangan;
3. c.wakil direktur bidang kemahasiswaan; dan
4. d.wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.
(2)Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)Wakil direktur bidang umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(4)Wakil direktur bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(5)Wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

Pasal 10

Direktur dan wakil direktur diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.