DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2007

Nomor: 32
Tahun: 2007
Ditetapkan: 13 September 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2005; 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS.

Pasal 1

(1)Bantuan Kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus merupakan pengalokasian sejumlah dana oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus yang pemberiannya tidak dilakukan terus menerus (tidak permanen).
(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru yang memenuhi ketentuan telah bertugas di sekolah di daerah khusus minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus.
(3)Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang terpencil atau terbelakang, desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, atau desa perbatasan dengan negara lain yang secara geografis relatif sulit dijangkau transportasi, yang berada di daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 2

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menentukan guru yang bertugas di daerah khusus berdasarkan peringkat tingkat kesulitan lokasi sekolah tempat guru bertugas, untuk diusulkan sebagai penerima bantuan kesejahteraan kepada Gubernur u.p. Dinas Pendidikan Provinsi.
(2)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menghimpun dan memeriksa kebenaran penerima bantuan kesejahteraan yang diusulkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan menetapkan penerima bantuan kesejahteraan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini, yang selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(3)Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima dan memeriksa daftar usulan penerima bantuan kesejahteraan yang disampaikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya menetapkan guru penerima bantuan kesejahteraan sebagai dasar pembayaran.
(4)Apabila terdapat daftar nama penerima bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat mengembalikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubenur untuk diperbaiki. 3
(5)Dalam hal Gubernur belum menyampaikan usulan sampai batas waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat mengembalikan dana bantuan kesejahteraan yang tidak terpakai kepada kas negara.

Pasal 3

Pengusulan dan penetapan guru penerima bantuan kesejahteraan dilakukan setiap tahun dengan mendasarkan perkembangan tingkat kesulitan tiap-tiap daerah khusus dan keadaan fiskal negara.

Pasal 4

Bantuan kesejahteraan berlaku mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.

Pasal 5

Pemberian bantuan kesejahteraan dapat dihentikan atau dibatalkan apabila:

a.guru meninggal dunia;
b.guru mencapai batas usia pensiun;
c.pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
d.guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
e.berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;
f.guru melanggar sumpah dan janji jabatan;
g.guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
h.ditemukan bukti bahwa data guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman ini;
i.guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
j.guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan;
k.guru yang dimutasikan ke daerah bukan daerah khusus sesuai dengan kriteria;
l.guru yang bersangkutan telah memiliki sertifikasi pendidik, karena guru yang bersangkutan telah mendapat tunjangan khusus guru bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik yang bertugas di daerah khusus.

Pasal 6

Dinas Pendidikan Kabupaten wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai kejadian yang menyebabkan terjadinya penghentian atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 4

Pasal 7

Semua instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dari peraturan ini.

Pasal 8

Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus serta tata cara penyaluran dana bantuan kesejahteraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2005; 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS.

Pasal 1

(1)Bantuan Kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus merupakan pengalokasian sejumlah dana oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus yang pemberiannya tidak dilakukan terus menerus (tidak permanen).
(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru yang memenuhi ketentuan telah bertugas di sekolah di daerah khusus minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus.
(3)Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang terpencil atau terbelakang, desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, atau desa perbatasan dengan negara lain yang secara geografis relatif sulit dijangkau transportasi, yang berada di daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 2

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menentukan guru yang bertugas di daerah khusus berdasarkan peringkat tingkat kesulitan lokasi sekolah tempat guru bertugas, untuk diusulkan sebagai penerima bantuan kesejahteraan kepada Gubernur u.p. Dinas Pendidikan Provinsi.
(2)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menghimpun dan memeriksa kebenaran penerima bantuan kesejahteraan yang diusulkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan menetapkan penerima bantuan kesejahteraan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini, yang selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(3)Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima dan memeriksa daftar usulan penerima bantuan kesejahteraan yang disampaikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya menetapkan guru penerima bantuan kesejahteraan sebagai dasar pembayaran.
(4)Apabila terdapat daftar nama penerima bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat mengembalikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubenur untuk diperbaiki. 3
(5)Dalam hal Gubernur belum menyampaikan usulan sampai batas waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat mengembalikan dana bantuan kesejahteraan yang tidak terpakai kepada kas negara.

Pasal 3

Pengusulan dan penetapan guru penerima bantuan kesejahteraan dilakukan setiap tahun dengan mendasarkan perkembangan tingkat kesulitan tiap-tiap daerah khusus dan keadaan fiskal negara.

Pasal 4

Bantuan kesejahteraan berlaku mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.

Pasal 5

Pemberian bantuan kesejahteraan dapat dihentikan atau dibatalkan apabila:

a.guru meninggal dunia;
b.guru mencapai batas usia pensiun;
c.pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
d.guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
e.berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;
f.guru melanggar sumpah dan janji jabatan;
g.guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
h.ditemukan bukti bahwa data guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman ini;
i.guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
j.guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan;
k.guru yang dimutasikan ke daerah bukan daerah khusus sesuai dengan kriteria;
l.guru yang bersangkutan telah memiliki sertifikasi pendidik, karena guru yang bersangkutan telah mendapat tunjangan khusus guru bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik yang bertugas di daerah khusus.

Pasal 6

Pasal 7

Semua instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dari peraturan ini.