DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019

Nomor: 32
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri sebagai pengguna anggaran bewenang

Menetapkan

menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum www.peraturan.go.id 2019, No.1167 Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyaluran bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mendukung program pendidikan, khususnya mengenai peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2019, No.1167 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan di Kementerian meliputi:

a.pengembangan kemampuan dan kapasitas perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas perseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
d.peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan komunitas budaya; dan
e.peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan di Kementerian dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.akuntabilitas;
d.transparansi; dan
e.tepat sasaran. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

(1)Penerima Bantuan di Kementerian meliputi:
1. a.perseorangan/kelompok masyarakat;
2. b.komunitas budaya;
3. c.satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/ masyarakat;
4. d.lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. e.pemerintah daerah yang mempunyai urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
6. f.lembaga nonstruktural satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan.
(2)Perseorangan/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.peserta didik;
2. b.pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.pelaku seni dan budaya;
4. d.penemu cagar budaya;
5. e.pemerhati pendidikan;
6. f.peneliti bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
7. g.kelompok kerja pendidik/tenaga kependidikan.
(3)Komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.komunitas tradisi;
2. b.komunitas kepercayaan;
3. c.komunitas seni;
4. d.komunitas sejarah;
5. e.komunitas sastra; dan
6. f.komunitas adat. www.peraturan.go.id 2019, No.1167
(4)Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.sekolah menengah atas;
3. c.sekolah menengah kejuruan;
4. d.sekolah menengah pertama;
5. e.sekolah dasar;
6. f.satuan pendidikan pendidikan anak usia dini;
7. g.sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan;
8. h.satuan pendidikan nonformal;
9. i.lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan masyarakat; dan
10. j.lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah maupun nonpemerintah.
(5)Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penyelenggara pembinaan pemuda;
2. b.penyelenggara pramuka;
3. c.penyelenggara keolahragaan;
4. d.dewan pendidikan;
5. e.komite sekolah;
6. f.lembaga keagamaan; dan/atau
7. g.lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(6)Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.dinas daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
2. b.unit pelaksana teknis daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.
(7)Lembaga nonstruktural/satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.1167
1. a.badan akreditasi nasional sekolah/madrasah provinsi;
2. b.badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal provinsi; dan
3. c.panitia ujian nasional tingkat provinsi.

Pasal 5

Kriteria/persyaratan masing-masing penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penetapan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi penerima Bantuan.

BAB III

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 7

Jenis Bantuan yang dapat diberikan kepada penerima Bantuan di Kementerian meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.beasiswa;
c.tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d.bantuan operasional;
e.bantuan sarana/prasarana;
f.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
g.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

Pasal 8

(1)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bantuan kepada penerima Bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dan diberikan dalam bentuk:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(3)Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau
2. b.UP.
(4)Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)huruf b dan huruf c kepada penerima, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.
(5)Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(6)Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima.
(7)Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke www.peraturan.go.id 2019, No.1167 rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

Pasal 9

(1)Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan bantuan kepada penerima perseorangan yang bukan pegawai negeri sipil untuk menempuh pendidikan/pelatihan/kuliah di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
1. a.uang pendidikan/pelatihan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah.
(3)Pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/pelatihan/ perkuliahan.
(4)Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, biaya buku/diktat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS.
(5)Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. www.peraturan.go.id 2019, No.1167
(6)Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.

Pasal 10

(1)Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan bantuan kepada pendidik yang bukan pegawai negeri sipil untuk menambah penghasilan diluar gaji/upah yang diterima sebagai guru atau pendidik lainnya yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan oleh PA.
(3)Pemberian tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(4)Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri sebagai pengguna anggaran bewenang

Menetapkan

menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum www.peraturan.go.id 2019, No.1167 Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyaluran bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mendukung program pendidikan, khususnya mengenai peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2019, No.1167 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan di Kementerian meliputi:

a.pengembangan kemampuan dan kapasitas perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas perseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
d.peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan komunitas budaya; dan
e.peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan di Kementerian dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.akuntabilitas;
d.transparansi; dan
e.tepat sasaran. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

(1)Penerima Bantuan di Kementerian meliputi:
1. a.perseorangan/kelompok masyarakat;
2. b.komunitas budaya;
3. c.satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/ masyarakat;
4. d.lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. e.pemerintah daerah yang mempunyai urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
6. f.lembaga nonstruktural satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan.
(2)Perseorangan/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.peserta didik;
2. b.pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.pelaku seni dan budaya;
4. d.penemu cagar budaya;
5. e.pemerhati pendidikan;
6. f.peneliti bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
7. g.kelompok kerja pendidik/tenaga kependidikan.
(3)Komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.komunitas tradisi;
2. b.komunitas kepercayaan;
3. c.komunitas seni;
4. d.komunitas sejarah;
5. e.komunitas sastra; dan
6. f.komunitas adat. www.peraturan.go.id 2019, No.1167
(4)Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.sekolah menengah atas;
3. c.sekolah menengah kejuruan;
4. d.sekolah menengah pertama;
5. e.sekolah dasar;
6. f.satuan pendidikan pendidikan anak usia dini;
7. g.sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan;
8. h.satuan pendidikan nonformal;
9. i.lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan masyarakat; dan
10. j.lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah maupun nonpemerintah.
(5)Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penyelenggara pembinaan pemuda;
2. b.penyelenggara pramuka;
3. c.penyelenggara keolahragaan;
4. d.dewan pendidikan;
5. e.komite sekolah;
6. f.lembaga keagamaan; dan/atau
7. g.lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(6)Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.dinas daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
2. b.unit pelaksana teknis daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.
(7)Lembaga nonstruktural/satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.1167
1. a.badan akreditasi nasional sekolah/madrasah provinsi;
2. b.badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal provinsi; dan
3. c.panitia ujian nasional tingkat provinsi.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penetapan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi penerima Bantuan.

BAB III

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 7

Jenis Bantuan yang dapat diberikan kepada penerima Bantuan di Kementerian meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.beasiswa;
c.tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d.bantuan operasional;
e.bantuan sarana/prasarana;
f.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
g.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA. www.peraturan.go.id 2019, No.1167

Pasal 8

(1)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bantuan kepada penerima Bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dan diberikan dalam bentuk:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(3)Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau
2. b.UP.
(4)Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)huruf b dan huruf c kepada penerima, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.
(5)Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(6)Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima.
(7)Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke www.peraturan.go.id 2019, No.1167 rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

Pasal 9

(1)Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan bantuan kepada penerima perseorangan yang bukan pegawai negeri sipil untuk menempuh pendidikan/pelatihan/kuliah di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
1. a.uang pendidikan/pelatihan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah.
(3)Pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/pelatihan/ perkuliahan.
(4)Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, biaya buku/diktat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS.
(5)Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. www.peraturan.go.id 2019, No.1167
(6)Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.

Pasal 10

(1)Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan bantuan kepada pendidik yang bukan pegawai negeri sipil untuk menambah penghasilan diluar gaji/upah yang diterima sebagai guru atau pendidik lainnya yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2)Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan oleh PA.
(3)Pemberian tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(4)Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS.