DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2010

Nomor: 33
Tahun: 2010
Ditetapkan: 18 November 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku; 2
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA CALON PENULIS BUKU.

Pasal 1

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada calon penulis buku atau naskah yang dinyatakan belum layak pakai atau belum menjadi pemenang sayembara yang diajukan dalam Penilaian Buku Teks Pelajaran dan/atau Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan.

Pasal 2

(1)Bantuan sosial bertujuan untuk mendorong para calon penulis buku pendidikan menghasilkan karya yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(2)Bantuan sosial diberikan kepada calon penulis buku teks pelajaran dan sayembara penulisan naskah buku pengayaan.
(3)Calon penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penulis buku teks pelajaran yang dinyatakan belum layak pakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan; dan
2. b.penulis sayembara penulisan naskah buku pengayaan yang dinyatakan belum menjadi pemenang.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a.penulis perseorangan atau tim yang mengikuti penilaian buku teks pelajaran dan/ atau sayembara naskah buku pengayaan;
b.membuat proposal;
c.memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan;
d.memiliki nomor pokok wajib pajak;
e.bersedia memperbaiki buku teks pelajaran atau naskah buku pengayaan dalam bentuk naskah atau soft copy file; dan
f.bersedia menandatangani perjanjian pemberian bantuan sosial.

Pasal 4

Tahapan pemberian bantuan sosial meliputi:

a.sosialisasi pemberian bantuan sosial;
b.pengajuan proposal;
c.penilaian proposal;
d.penetapan penerima bantuan;
e.penyaluran bantuan; dan
f.pelaporan pertanggungjawaban. 3

Pasal 5

(1)Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.calon penerima bantuan sosial mengajukan proposal;
2. b.tim penilai melakukan penilaian administratif dan proposal;
3. c.tim penilai mengusulkan calon penerima bantuan sosial kepada pejabat yang menangani perbukuan;
4. d.pejabat yang menangani perbukuan menetapkan keputusan penerima bantuan sosial;
5. e.penandatanganan perjanjian pemberian bantuan sosial;
6. f.bantuan sosial ditransfer langsung ke rekening penulis; dan
7. g.penerima bantuan sosial melaporkan penggunaan bantuan sosial.
(2)Seluruh proses penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sesuai.

Pasal 7

Pejabat yang menangani perbukuan atau pejabat lain yang mengelola bantuan sosial bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Petunjuk teknis Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku; 2
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA CALON PENULIS BUKU.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Bantuan sosial bertujuan untuk mendorong para calon penulis buku pendidikan menghasilkan karya yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(2)Bantuan sosial diberikan kepada calon penulis buku teks pelajaran dan sayembara penulisan naskah buku pengayaan.
(3)Calon penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penulis buku teks pelajaran yang dinyatakan belum layak pakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan; dan
2. b.penulis sayembara penulisan naskah buku pengayaan yang dinyatakan belum menjadi pemenang.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a.penulis perseorangan atau tim yang mengikuti penilaian buku teks pelajaran dan/ atau sayembara naskah buku pengayaan;
b.membuat proposal;
c.memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan;
d.memiliki nomor pokok wajib pajak;
e.bersedia memperbaiki buku teks pelajaran atau naskah buku pengayaan dalam bentuk naskah atau soft copy file; dan
f.bersedia menandatangani perjanjian pemberian bantuan sosial.

Pasal 4

Tahapan pemberian bantuan sosial meliputi:

a.sosialisasi pemberian bantuan sosial;
b.pengajuan proposal;
c.penilaian proposal;
d.penetapan penerima bantuan;
e.penyaluran bantuan; dan
f.pelaporan pertanggungjawaban. 3

Pasal 5

(1)Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.calon penerima bantuan sosial mengajukan proposal;
2. b.tim penilai melakukan penilaian administratif dan proposal;
3. c.tim penilai mengusulkan calon penerima bantuan sosial kepada pejabat yang menangani perbukuan;
4. d.pejabat yang menangani perbukuan menetapkan keputusan penerima bantuan sosial;
5. e.penandatanganan perjanjian pemberian bantuan sosial;
6. f.bantuan sosial ditransfer langsung ke rekening penulis; dan
7. g.penerima bantuan sosial melaporkan penggunaan bantuan sosial.
(2)Seluruh proses penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sesuai.

Pasal 7

Pejabat yang menangani perbukuan atau pejabat lain yang mengelola bantuan sosial bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Petunjuk teknis Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan.