DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pesonel pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggungjawab, dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang/jasa diperlukan kode etik.
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menetapkan

menetapkan kode etik etik personel unit kerja pengadaan barang/jasa di kementerian pendidikan dan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. 5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pada UKPBJ.
4.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jdih.kemdikbud.go.id Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan Personel UKPBJ;
b.pembentukan Majelis Kode Etik;
c.prosedur penegakan Kode Etik: dan
d.sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 3

Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Personel UKPBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektifitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1)Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk:
1. a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
2. b.menghargai perbedaan pendapat;
3. c.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
4. d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
6. f.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
8. h.patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
10. j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
11. k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; jdih.kemdikbud.go.id
12. l.melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup UKPBJ;
13. m.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
14. n.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam hal:
1. a.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Personel UKPBJ pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau
2. b.Personel UKPBJ baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung.
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau jdih.kemdikbud.go.id
d.saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik bersifat ad hoc.
(3)Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan
2. b.2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik.
(2)Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua Majelis Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Jenderal; dan
2. b.anggota Majelis Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian.
(3)Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Mejelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

(1)Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menegakkan Kode Etik; dan
2. b.melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal.
(2)Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pesonel pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggungjawab, dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang/jasa diperlukan kode etik.
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menetapkan

menetapkan kode etik etik personel unit kerja pengadaan barang/jasa di kementerian pendidikan dan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. 5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pada UKPBJ.
4.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jdih.kemdikbud.go.id Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan Personel UKPBJ;
b.pembentukan Majelis Kode Etik;
c.prosedur penegakan Kode Etik: dan
d.sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 3

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektifitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1)Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk:
1. a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
2. b.menghargai perbedaan pendapat;
3. c.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
4. d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
6. f.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
8. h.patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
10. j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
11. k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; jdih.kemdikbud.go.id
12. l.melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup UKPBJ;
13. m.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
14. n.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam hal:
1. a.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Personel UKPBJ pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau
2. b.Personel UKPBJ baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung.
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau jdih.kemdikbud.go.id
d.saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik bersifat ad hoc.
(3)Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan
2. b.2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik.
(2)Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua Majelis Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Jenderal; dan
2. b.anggota Majelis Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian.
(3)Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Mejelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

(1)Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menegakkan Kode Etik; dan
2. b.melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal.
(2)Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.