DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2010

Nomor: 34
Tahun: 2010
Ditetapkan: 30 November 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : 2 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2.Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3.Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4.Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
5.Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.
6.Mahasiswa baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
7.Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
8.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan;
b.transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
(2)Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. 3
(3)Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk mahasiswa baru yang merupakan warga negara asing.

Pasal 4

(1)Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.ujian tertulis dan/atau keterampilan; dan/atau
2. b.undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik.
(2)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan materi untuk memprediksi potensi akademik calon mahasiswa
(3)Ujian tertulis dan/atau keterampilan bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 5

Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru.

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
(2)Penerimaan paling banyak 40% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi serta mahasiswa baru warga negara asing.
(3)Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan mahasiswa baru dengan pola penerimaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis dan/atau keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; atau telah mengikuti ujian nasional pada tahun seleksi dilaksanakan;
2. b.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.calon mahasiswa baru harus sudah berada di kelas terakhir Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.memiliki prestasi dan memenuhi persyaratan lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi selama di Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

(1)Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
1. a.mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. b.telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat;
3. c.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan bagi warga negara asing untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
1. a.telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat dari negara asal;
2. b.dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru oleh perguruan tinggi di Indonesia dimana yang bersangkutan akan belajar;
3. c.memenuhi syarat keimigrasian Indonesia;
4. d.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara terpadu antar perguruan tinggi.
(2)Untuk melaksanakan penerimaaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pemimpin perguruan tinggi membentuk Tim/Panitia untuk masing-masing perguruan tinggi dan secara bersama membentuk Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi yang didukung oleh sekretariat tetap.
(3)Tim/Panitia Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas dan tanggung jawabnya diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 10

5 Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru; dan
b.mengembangkan pola penerimaan mahasiswa baru yang lebih baik.

Pasal 11

Biaya penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN : 2 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2.Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3.Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4.Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
5.Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.
6.Mahasiswa baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
7.Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
8.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan;
b.transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
(2)Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. 3
(3)Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk mahasiswa baru yang merupakan warga negara asing.

Pasal 4

(1)Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.ujian tertulis dan/atau keterampilan; dan/atau
2. b.undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik.
(2)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan materi untuk memprediksi potensi akademik calon mahasiswa
(3)Ujian tertulis dan/atau keterampilan bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
(2)Penerimaan paling banyak 40% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi serta mahasiswa baru warga negara asing.
(3)Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan mahasiswa baru dengan pola penerimaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis dan/atau keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; atau telah mengikuti ujian nasional pada tahun seleksi dilaksanakan;
2. b.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.calon mahasiswa baru harus sudah berada di kelas terakhir Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.memiliki prestasi dan memenuhi persyaratan lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi selama di Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

(1)Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
1. a.mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. b.telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat;
3. c.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan bagi warga negara asing untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
1. a.telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat dari negara asal;
2. b.dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru oleh perguruan tinggi di Indonesia dimana yang bersangkutan akan belajar;
3. c.memenuhi syarat keimigrasian Indonesia;
4. d.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara terpadu antar perguruan tinggi.
(2)Untuk melaksanakan penerimaaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pemimpin perguruan tinggi membentuk Tim/Panitia untuk masing-masing perguruan tinggi dan secara bersama membentuk Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi yang didukung oleh sekretariat tetap.
(3)Tim/Panitia Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas dan tanggung jawabnya diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 10

5 Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru; dan
b.mengembangkan pola penerimaan mahasiswa baru yang lebih baik.

Pasal 11

Biaya penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.