DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA EDAR, PERTUNJUKAN, EKSPOR, DAN IMPOR FILM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara, dapat dipertunjukkan.
2.Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika.
3.Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film yang selanjutnya disingkat TPPF adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 usaha pembuatan film yang telah memberitahukan pembuatan filmnya.
4.Pertunjukan Film adalah kegiatan yang mempertunjukkan Film dengan sistem proyeksi atau nonproyeksi di layar lebar, penyiaran di televisi, dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika.
5.Ekspor Film adalah proses pengiriman Film dalam bentuk fisik maupun nonfisik ke luar batas wilayah negara Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk digunakan di negara lain melalui transaksi penjualan, penyewaan, atau transaksi lainnya.
6.Impor Film adalah proses memasukkan Film dalam bentuk fisik maupun nonfisik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk digunakan melalui transaksi pembelian, penyewaan, atau transaksi lainnya.
7.Pelaku Usaha Pengedaran Film adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia yang mengedarkan Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
8.Pelaku Usaha Pertunjukan Film adalah pelaku usaha berbadan hukum Indonesia yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan Pertunjukan Film di bioskop.
9.Jumlah Penonton adalah banyaknya penonton yang ditunjukkan oleh jumlah tiket yang terjual melalui penjualan dan/atau transaksi lainnya untuk setiap judul Film yang dipertunjukkan.
10.Kopi-jadi Film adalah salinan rekaman versi akhir suatu Film sesuai standar teknis Pertunjukan Film di layar lebar yang sudah disertai surat tanda lulus sensor.
11.Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan.
12.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kebudayaan.

BAB II

TATA EDAR FILM

Pasal 2

Ruang lingkup tata edar Film meliputi:

a.kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pengedaran Film;
b.kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
c.pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1)Pengedaran Film dilakukan oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
(2)Pengedaran Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam perjanjian kerja sama.
(3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang bekerja sama;
2. b.bentuk kerja sama;
3. c.hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban melakukan promosi Film;
4. d.keterangan pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait;
5. e.jumlah Kopi-jadi Film;
6. f.jumlah layar pertunjukan dan jam pertunjukan;
7. g.tanggal dan hari dimulainya pertunjukan;
8. h.waktu dan cara pelaporan Jumlah Penonton; www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
9. i.ketentuan mengenai Jumlah Penonton minimum sebagai syarat pengurangan atau penambahan jumlah layar atau jam pertunjukan; dan
10. j.batas waktu penyerahan Kopi-jadi Film dan STLS.

Pasal 4

(1)Perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikirim atau diunduh oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
(2)Pelaku Usaha Pengedaran Film memberikan laporan hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali selama melakukan perjanjian kerja sama melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 5

Pelaku Usaha Pengedaran Film berhak menolak memberikan Film untuk dipertunjukkan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film apabila Pelaku Usaha Pertunjukan Film:

a.tidak dapat memenuhi persyaratan sarana dan prasarana untuk mempertunjukkan Film yang akan diedarkan berdasarkan hasil penilaian internal Pelaku Usaha Pengedaran Film; dan/atau
b.pernah melakukan wanprestasi terhadap kerja sama yang dilakukan sebelumnya.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film untuk memperoleh Film. www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
(2)Hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan Kopi- jadi Film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
(3)Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pelaku Usaha Pengedaran Film dengan cara:
1. a.mengumumkan judul Film yang akan diedarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal edar yang direncanakan melalui daftar urutan peredaran Film dalam media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman; dan
2. b.mengirimkan surat resmi penawaran kerja sama kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang dituju.

Pasal 7

Pelaku Usaha Pertunjukan Film berhak menolak mempertunjukkan Film apabila:

a.Film yang akan diedarkan tidak sesuai dengan hasil penilaian internal Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan/atau
b.Pelaku Usaha Pengedaran Film pernah melakukan wanprestasi terhadap kerja sama yang dilakukan sebelumnya.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film untuk mempertunjukan film yang telah memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
1. a.memiliki TPPF yang diterbitkan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman;
2. b.Film yang akan dipertunjukkan memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film;
3. c.memiliki iklan Film atas Film yang akan dipertunjukkan; dan
4. d.memiliki STLS yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film.
(2)Hak dan perlakukan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan dan jumlah layar pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film.
(3)Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.urutan nomor terbit STLS;
2. b.urutan daftar urutan peredaran film dalam media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman;
3. c.urutan surat masuk atas penawaran kerja sama Pertunjukan Film yang diterima oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
4. d.urutan nomor terbit TPPF.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan jam pertunjukan dan memberikan jam pertunjukannya kepada Pelaku Usaha Pengedaran Film lain apabila:
1. a.Pelaku Usaha Pengedaran Film tidak menyerahkan Kopi-jadi Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan/atau
2. b.Kopi-jadi Film yang diserahkan oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film tidak memiliki STLS. www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
(2)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib menolak Kopi-jadi Film dari Pelaku Usaha Pengedaran Film apabila tidak sesuai dengan standar teknis Pertunjukan Film dan ketentuan yang tercantum dalam STLS.
(3)Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib mengganti dengan Kopi-jadi Film sesuai standar teknis dan ketentuan yang tercantum dalam STLS.
(4)Pelaku Usaha Pertunjukan Film dapat menunda atau membatalkan Pertunjukan Film apabila terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan atas Pertunjukan Film yang menyangkut sengketa perdata dan pelanggaran hak kekayaan intelektual

Pasal 10

Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan Pertunjukan Film apabila Film tersebut dinyatakan ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Lembaga Sensor Film.

Pasal 11

(1)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
(3)Para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dapat melapor melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman apabila: www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
1. a.salah satu pihak tidak bersedia membuat perjanjian kerja sama dengan isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); atau
2. b.salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran perjanjian kerja sama.
(4)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memfasilitasi pendampingan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)apabila ada permintaan dari para pihak.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA EDAR, PERTUNJUKAN, EKSPOR, DAN IMPOR FILM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara, dapat dipertunjukkan.
2.Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika.
3.Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film yang selanjutnya disingkat TPPF adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 usaha pembuatan film yang telah memberitahukan pembuatan filmnya.
4.Pertunjukan Film adalah kegiatan yang mempertunjukkan Film dengan sistem proyeksi atau nonproyeksi di layar lebar, penyiaran di televisi, dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika.
5.Ekspor Film adalah proses pengiriman Film dalam bentuk fisik maupun nonfisik ke luar batas wilayah negara Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk digunakan di negara lain melalui transaksi penjualan, penyewaan, atau transaksi lainnya.
6.Impor Film adalah proses memasukkan Film dalam bentuk fisik maupun nonfisik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk digunakan melalui transaksi pembelian, penyewaan, atau transaksi lainnya.
7.Pelaku Usaha Pengedaran Film adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia yang mengedarkan Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
8.Pelaku Usaha Pertunjukan Film adalah pelaku usaha berbadan hukum Indonesia yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan Pertunjukan Film di bioskop.
9.Jumlah Penonton adalah banyaknya penonton yang ditunjukkan oleh jumlah tiket yang terjual melalui penjualan dan/atau transaksi lainnya untuk setiap judul Film yang dipertunjukkan.
10.Kopi-jadi Film adalah salinan rekaman versi akhir suatu Film sesuai standar teknis Pertunjukan Film di layar lebar yang sudah disertai surat tanda lulus sensor.
11.Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan.
12.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No. 1101 yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kebudayaan.

BAB II

TATA EDAR FILM

Pasal 2

Ruang lingkup tata edar Film meliputi:

a.kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pengedaran Film;
b.kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
c.pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1)Pengedaran Film dilakukan oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
(2)Pengedaran Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam perjanjian kerja sama.
(3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang bekerja sama;
2. b.bentuk kerja sama;
3. c.hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban melakukan promosi Film;
4. d.keterangan pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait;
5. e.jumlah Kopi-jadi Film;
6. f.jumlah layar pertunjukan dan jam pertunjukan;
7. g.tanggal dan hari dimulainya pertunjukan;
8. h.waktu dan cara pelaporan Jumlah Penonton; www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
9. i.ketentuan mengenai Jumlah Penonton minimum sebagai syarat pengurangan atau penambahan jumlah layar atau jam pertunjukan; dan
10. j.batas waktu penyerahan Kopi-jadi Film dan STLS.

Pasal 4

(1)Perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikirim atau diunduh oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
(2)Pelaku Usaha Pengedaran Film memberikan laporan hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali selama melakukan perjanjian kerja sama melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 5

Pelaku Usaha Pengedaran Film berhak menolak memberikan Film untuk dipertunjukkan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film apabila Pelaku Usaha Pertunjukan Film:

a.tidak dapat memenuhi persyaratan sarana dan prasarana untuk mempertunjukkan Film yang akan diedarkan berdasarkan hasil penilaian internal Pelaku Usaha Pengedaran Film; dan/atau
b.pernah melakukan wanprestasi terhadap kerja sama yang dilakukan sebelumnya.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film untuk memperoleh Film. www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
(2)Hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan Kopi- jadi Film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
(3)Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pelaku Usaha Pengedaran Film dengan cara:
1. a.mengumumkan judul Film yang akan diedarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal edar yang direncanakan melalui daftar urutan peredaran Film dalam media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman; dan
2. b.mengirimkan surat resmi penawaran kerja sama kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang dituju.

Pasal 7

Pelaku Usaha Pertunjukan Film berhak menolak mempertunjukkan Film apabila:

a.Film yang akan diedarkan tidak sesuai dengan hasil penilaian internal Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan/atau
b.Pelaku Usaha Pengedaran Film pernah melakukan wanprestasi terhadap kerja sama yang dilakukan sebelumnya.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film untuk mempertunjukan film yang telah memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
1. a.memiliki TPPF yang diterbitkan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman;
2. b.Film yang akan dipertunjukkan memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film;
3. c.memiliki iklan Film atas Film yang akan dipertunjukkan; dan
4. d.memiliki STLS yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film.
(2)Hak dan perlakukan yang adil terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan dan jumlah layar pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film terhadap Pelaku Usaha Pengedaran Film.
(3)Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.urutan nomor terbit STLS;
2. b.urutan daftar urutan peredaran film dalam media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman;
3. c.urutan surat masuk atas penawaran kerja sama Pertunjukan Film yang diterima oleh Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
4. d.urutan nomor terbit TPPF.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan jam pertunjukan dan memberikan jam pertunjukannya kepada Pelaku Usaha Pengedaran Film lain apabila:
1. a.Pelaku Usaha Pengedaran Film tidak menyerahkan Kopi-jadi Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan/atau
2. b.Kopi-jadi Film yang diserahkan oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film tidak memiliki STLS. www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
(2)Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib menolak Kopi-jadi Film dari Pelaku Usaha Pengedaran Film apabila tidak sesuai dengan standar teknis Pertunjukan Film dan ketentuan yang tercantum dalam STLS.
(3)Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib mengganti dengan Kopi-jadi Film sesuai standar teknis dan ketentuan yang tercantum dalam STLS.
(4)Pelaku Usaha Pertunjukan Film dapat menunda atau membatalkan Pertunjukan Film apabila terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan atas Pertunjukan Film yang menyangkut sengketa perdata dan pelanggaran hak kekayaan intelektual

Pasal 10

Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan Pertunjukan Film apabila Film tersebut dinyatakan ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Lembaga Sensor Film.

Pasal 11

(1)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
(3)Para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dapat melapor melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman apabila: www.peraturan.go.id 2019, No. 1101
1. a.salah satu pihak tidak bersedia membuat perjanjian kerja sama dengan isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); atau
2. b.salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran perjanjian kerja sama.
(4)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memfasilitasi pendampingan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)apabila ada permintaan dari para pihak.