DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/679/M.KT.01/2020 tanggal 19 Juni 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang jdih.kemdikbud.go.id menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
2. b.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
3. c.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
4. d.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
5. e.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
6. f.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
7. g.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
8. h.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
9. i.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
10. j.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X;
11. k.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
12. l.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
13. m.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
14. n.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
15. o.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; dan
16. p.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI.
(4)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
b.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
c.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d.pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e.pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
g.pelaksanaan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Kelompok Tenaga Ahli.

Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang dijabat oleh guru besar yang berstatus pegawai negeri sipil.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b.pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
c.penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
d.pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;
e.pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
f.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/679/M.KT.01/2020 tanggal 19 Juni 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang jdih.kemdikbud.go.id menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
2. b.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
3. c.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
4. d.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
5. e.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
6. f.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
7. g.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
8. h.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
9. i.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
10. j.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X;
11. k.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
12. l.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
13. m.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
14. n.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
15. o.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; dan
16. p.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI.
(4)Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
b.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
c.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d.pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e.pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
g.pelaksanaan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Kelompok Tenaga Ahli.

Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang dijabat oleh guru besar yang berstatus pegawai negeri sipil.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b.pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
c.penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
d.pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;
e.pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
f.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.