DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.kemdikbud.go.id Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan jdih.kemdikbud.go.id antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Komite Nasional Kualifikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat KNKI adalah komite yang membantu Menteri dalam menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja.
3.Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk KNKI sebagai lembaga nonstruktural di Kementerian.

Pasal 3

KNKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi proses saling pengakuan antar capaian pembelajaran dan kompetensi bidang pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman bekerja; dan
b.menjamin mutu penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain.

Pasal 5

(1)KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengharmonisasian dan sinkronisasi saling pengakuan antar berbagai bentuk dan jenis Kualifikasi;
2. b.perujukan dan/atau penyandingan/penjajaran KKNI dengan kerangka Kualifikasi negara lain secara bilateral, regional, maupun multilateral;
3. c.sosialisasi, promosi dan advokasi pengakuan Kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang berbasis KKNI di pasar kerja global;
4. d.pelaksanaan edukasi kebijakan, regulasi, panduan, prosedur operasi standar penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain; dan
5. e.pelaksanaan komunikasi dan koordinasi implementasi KKNI di tingkat nasional dan internasional. jdih.kemdikbud.go.id
6. f.pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian Kualifikasi;
7. g.pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain;

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berwenang:
1. a.berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan/atau
2. b.meminta data dan informasi terkait penyelenggaraan KNKI kepada instansi, lembaga/organisasi profesi, masyarakat, dan/atau pihak lain yang relevan.
(2)Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan informasi yang diminta KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI:

a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.menjaga kerahasian informasi yang karena sifatnya merupakan informasi yang dikecualikan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)Organisasi KNKI paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian secara ex officio.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi secara ex officio.

Pasal 10

(1)Keanggotaan KNKI terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian/lembaga pemerintah nokementerian yang terkait; dan
3. c.pakar.
(2)Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang dari Kementerian;
2. b.4 (empat) orang dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait; dan
3. c.4 (empat) orang dari pakar.
(3)Masa tugas keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas 3 (tiga) tahun periode berikutnya.
(4)Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.kemdikbud.go.id Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan jdih.kemdikbud.go.id antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Komite Nasional Kualifikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat KNKI adalah komite yang membantu Menteri dalam menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja.
3.Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk KNKI sebagai lembaga nonstruktural di Kementerian.

Pasal 3

KNKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi proses saling pengakuan antar capaian pembelajaran dan kompetensi bidang pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman bekerja; dan
b.menjamin mutu penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain.

Pasal 5

(1)KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengharmonisasian dan sinkronisasi saling pengakuan antar berbagai bentuk dan jenis Kualifikasi;
2. b.perujukan dan/atau penyandingan/penjajaran KKNI dengan kerangka Kualifikasi negara lain secara bilateral, regional, maupun multilateral;
3. c.sosialisasi, promosi dan advokasi pengakuan Kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang berbasis KKNI di pasar kerja global;
4. d.pelaksanaan edukasi kebijakan, regulasi, panduan, prosedur operasi standar penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain; dan
5. e.pelaksanaan komunikasi dan koordinasi implementasi KKNI di tingkat nasional dan internasional. jdih.kemdikbud.go.id
6. f.pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian Kualifikasi;
7. g.pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain;

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berwenang:
1. a.berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan/atau
2. b.meminta data dan informasi terkait penyelenggaraan KNKI kepada instansi, lembaga/organisasi profesi, masyarakat, dan/atau pihak lain yang relevan.
(2)Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan informasi yang diminta KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI:

a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.menjaga kerahasian informasi yang karena sifatnya merupakan informasi yang dikecualikan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)Organisasi KNKI paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian secara ex officio.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi secara ex officio.

Pasal 10

(1)Keanggotaan KNKI terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian/lembaga pemerintah nokementerian yang terkait; dan
3. c.pakar.
(2)Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang dari Kementerian;
2. b.4 (empat) orang dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait; dan
3. c.4 (empat) orang dari pakar.
(3)Masa tugas keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas 3 (tiga) tahun periode berikutnya.
(4)Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. jdih.kemdikbud.go.id