DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2009

Nomor: 36
Tahun: 2009
Ditetapkan: 22 Juli 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Paket C Kejuruan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PAKET C KEJURUAN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Paket C Kejuruan adalah bentuk layanan pendidikan menengah kejuruan yang setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), yang berada pada jalur pendidikan nonformal.
2.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam Program Paket C Kejuruan.
3.Kelompok belajar adalah sekumpulan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran.
4.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5.Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan lulus yang memuat daftar nilai hasil ujian nasional.
6.Ijazah adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket C Kejuruan.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8.Pusat Penilaian adalah Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
9.Dinas Provinsi adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.

BAB II

FUNGSI

Pasal 2

Program Paket C Kejuruan berfungsi sebagai program pelayanan kegiatan pembelajaran bagi anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan kejuruan setara SMK/MAK melalui jalur pendidikan nonformal.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Program Paket C Kejuruan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat perorangan, kelompok orang atau badan hukum.
(3)Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan wajib didukung sarana dan prasarana praktik kejuruan, baik yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau dapat menjalin kerja sama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan. 3

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan oleh pemerintah daerah atau masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Untuk dapat memperoleh ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Paket C Kejuruan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
1. a.peserta didik;
2. b.pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.kurikulum;
4. d.biaya;
5. e.sarana dan prasarana penunjang belajar;
6. f.memiliki akte notaris;
7. g.NPWP lembaga.

BAB IV

TUTOR DAN NARASUMBER TEKNIS

Pasal 5

(1)Tutor merupakan tenaga pendidik yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik.
(2)Persyaratan untuk menjadi Tutor adalah:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik;
3. c.berijazah minimal D3, diutamakan memiliki latar belakang pendidikan keguruan, atau guru SMK/MAK sesuai bahan kajian yang diajarkan;

Pasal 6

(1)Narasumber teknis merupakan tenaga pendidik yang ditugaskan untuk melatih kompetensi kejuruan peserta didik.
(2)Persyaratan untuk menjadi narasumber teknis adalah:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki kompetensi untuk membimbing dan melatih kompetensi kejuruan sesuai dengan keunggulan lokal, potensi dan kebutuhan pembelajaran;

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 7

(1)Peserta didik Program Paket C Kejuruan adalah:
1. a.lulusan SMP/MTs/Program Paket B atau lembaga pendidikan dalam dan luar negeri lainnya yang sederajat;
2. b.putus sekolah dari SMK/MAK atau lembaga pendidikan dalam dan luar negeri lainnya yang sederajat; 4
3. c.warga masyarakat lainnya yang ingin memperoleh kesetaraan pendidikan menengah kejuruan.
(2)Penempatan dalam program pembelajaran bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui tes penempatan.
(3)Tes penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menggunakan soal yang disiapkan oleh Pusat Penilaian.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 8

(1)Materi kurikulum terdiri dari pengetahuan akademik dan kompetensi kejuruan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara program dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan Program Paket C Kejuruan.
(3)Kompetensi kejuruan dapat disusun dengan bekerja sama antara penyelenggara program dengan masyarakat, badan usaha dan industri, dan/atau lembaga pemerintah terkait.

BAB VII

PEMBELAJARAN

Pasal 9

(1)Sistem pembelajaran dilakukan dengan satuan kredit kompetensi.
(2)Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, tatap muka dan/atau mandiri, di tempat yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran sesuai situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan.
(3)Pembelajaran praktik kejuruan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana praktik kejuruan yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau bekerjasama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan.
(4)Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk modul dan/atau sarana belajar lain yang sesuai.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 10

(1)Penilaian akademik dan kompetensi kejuruan terdiri atas penilaian kemajuan belajar dan penilaian akhir hasil belajar. 5
(2)Penilaian kemajuan belajar merupakan penilaian yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Penilaian akhir hasil belajar dilakukan melalui Ujian Nasional.
(4)Ujian Nasional dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(5)Penilaian kompetensi kejuruan dapat dilakukan melalui uji kompetensi oleh institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan uji kompetensi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PAKET C KEJURUAN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Paket C Kejuruan adalah bentuk layanan pendidikan menengah kejuruan yang setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), yang berada pada jalur pendidikan nonformal.
2.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam Program Paket C Kejuruan.
3.Kelompok belajar adalah sekumpulan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran.
4.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5.Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan lulus yang memuat daftar nilai hasil ujian nasional.
6.Ijazah adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket C Kejuruan.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8.Pusat Penilaian adalah Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
9.Dinas Provinsi adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.

BAB II

FUNGSI

Pasal 2

Program Paket C Kejuruan berfungsi sebagai program pelayanan kegiatan pembelajaran bagi anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan kejuruan setara SMK/MAK melalui jalur pendidikan nonformal.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Program Paket C Kejuruan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat perorangan, kelompok orang atau badan hukum.
(3)Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan wajib didukung sarana dan prasarana praktik kejuruan, baik yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau dapat menjalin kerja sama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan. 3

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan oleh pemerintah daerah atau masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Untuk dapat memperoleh ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Paket C Kejuruan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
1. a.peserta didik;
2. b.pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.kurikulum;
4. d.biaya;
5. e.sarana dan prasarana penunjang belajar;
6. f.memiliki akte notaris;
7. g.NPWP lembaga.

BAB IV

TUTOR DAN NARASUMBER TEKNIS

Pasal 5

(1)Tutor merupakan tenaga pendidik yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik.
(2)Persyaratan untuk menjadi Tutor adalah:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik;
3. c.berijazah minimal D3, diutamakan memiliki latar belakang pendidikan keguruan, atau guru SMK/MAK sesuai bahan kajian yang diajarkan;

Pasal 6

(1)Narasumber teknis merupakan tenaga pendidik yang ditugaskan untuk melatih kompetensi kejuruan peserta didik.
(2)Persyaratan untuk menjadi narasumber teknis adalah:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki kompetensi untuk membimbing dan melatih kompetensi kejuruan sesuai dengan keunggulan lokal, potensi dan kebutuhan pembelajaran;

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 7

(1)Peserta didik Program Paket C Kejuruan adalah:
1. a.lulusan SMP/MTs/Program Paket B atau lembaga pendidikan dalam dan luar negeri lainnya yang sederajat;
2. b.putus sekolah dari SMK/MAK atau lembaga pendidikan dalam dan luar negeri lainnya yang sederajat; 4
3. c.warga masyarakat lainnya yang ingin memperoleh kesetaraan pendidikan menengah kejuruan.
(2)Penempatan dalam program pembelajaran bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui tes penempatan.
(3)Tes penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menggunakan soal yang disiapkan oleh Pusat Penilaian.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 8

(1)Materi kurikulum terdiri dari pengetahuan akademik dan kompetensi kejuruan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara program dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan Program Paket C Kejuruan.
(3)Kompetensi kejuruan dapat disusun dengan bekerja sama antara penyelenggara program dengan masyarakat, badan usaha dan industri, dan/atau lembaga pemerintah terkait.

BAB VII

PEMBELAJARAN

Pasal 9

(1)Sistem pembelajaran dilakukan dengan satuan kredit kompetensi.
(2)Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, tatap muka dan/atau mandiri, di tempat yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran sesuai situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan.
(3)Pembelajaran praktik kejuruan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana praktik kejuruan yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau bekerjasama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan.
(4)Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk modul dan/atau sarana belajar lain yang sesuai.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 10

(1)Penilaian akademik dan kompetensi kejuruan terdiri atas penilaian kemajuan belajar dan penilaian akhir hasil belajar. 5
(2)Penilaian kemajuan belajar merupakan penilaian yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Penilaian akhir hasil belajar dilakukan melalui Ujian Nasional.
(4)Ujian Nasional dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(5)Penilaian kompetensi kejuruan dapat dilakukan melalui uji kompetensi oleh institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan uji kompetensi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014