DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2019, No.1174

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi Organisasi Tingkat Kementerian adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh pimpinan unit utama.
2.Evaluasi Organisasi Tingkat Unit Utama, Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor www.peraturan.go.id 2019, No.1174 Film adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II, unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman evaluasi organisasi Kementerian merupakan acuan dalam melakukan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan dan kendala yang dihadapi organisasi.

Pasal 3

Pedoman evaluasi organisasi Kementerian bertujuan untuk memastikan:

a.tersedianya indikator evaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses di lingkungan Kementerian;
b.tersedianya tata cara pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif di lingkungan Kementerian; dan
c.tersedianya informasi untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi Kementerian.

Pasal 4

Evaluasi organisasi Kementerian mencakup 2 (dua) dimensi pokok organisasi yaitu:

a.struktur organisasi; dan
b.proses organisasi.

Pasal 5

Dimensi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas subdimensi:

a.kompleksitas;
b.formalisasi; dan
c.sentralisasi. www.peraturan.go.id 2019, No.1174

Pasal 6

(1)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan subdimensi yang menggambarkan banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja.
(2)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator:
1. a.kompleksitas struktur organisasi;
2. b.tingkat spesialisasi atau jabatan;
3. c.tata hubungan antar spesialis atau pejabat; dan
4. d.tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat/daerah/wilayah.
(3)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diferensiasi:
1. a.horisontal;
2. b.vertikal; dan
3. c.spasial.

Pasal 7

(1)Diferensiasi horisontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan pemisahan tugas- tugas dalam struktur horisontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, dan keahlian.
(2)Diferensiasi horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan:
1. a.visi dan misi organisasi;
2. b.urusan pemerintahan yang diselenggarakan;
3. c.kewenangan yang dimiliki; dan
4. d.pengelompokkan bidang tugas organisasi.

Pasal 8

(1)Diferensiasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan pemisahan tugas- tugas dalam struktur vertikal pada tingkat hierarki organisasi dengan memperhatikan rentang kendali. www.peraturan.go.id 2019, No.1174
(2)Rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang diatasnya.

Pasal 9

Diferensiasi spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mengacu pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis.

Pasal 10

(1)Subdimensi formalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan subdimensi yang menggambarkan suatu kondisi dimana aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan.
(2)Subdimensi formalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator:
1. a.tingkat kejelasan dan ketegasan peraturan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya;
2. b.tingkat kejelasan prosedur kerja secara praktis atau langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing- masing unit kerja;
3. c.tingkat kejelasan kebijakan kerja sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja;
4. d.tingkat pembakuan proses kerja;
5. e.tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk atau pelayanan yang harus dihasilkan; dan
6. f.tingkat pembakuan keterampilan kerja. www.peraturan.go.id 2019, No.1174

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi Organisasi Tingkat Kementerian adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh pimpinan unit utama.
2.Evaluasi Organisasi Tingkat Unit Utama, Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor www.peraturan.go.id 2019, No.1174 Film adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II, unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pasal 3

Pedoman evaluasi organisasi Kementerian bertujuan untuk memastikan:

a.tersedianya indikator evaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses di lingkungan Kementerian;
b.tersedianya tata cara pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif di lingkungan Kementerian; dan
c.tersedianya informasi untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi Kementerian.

Pasal 4

Evaluasi organisasi Kementerian mencakup 2 (dua) dimensi pokok organisasi yaitu:

a.struktur organisasi; dan
b.proses organisasi.

Pasal 5

Dimensi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas subdimensi:

a.kompleksitas;
b.formalisasi; dan
c.sentralisasi. www.peraturan.go.id 2019, No.1174

Pasal 6

(1)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan subdimensi yang menggambarkan banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja.
(2)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator:
1. a.kompleksitas struktur organisasi;
2. b.tingkat spesialisasi atau jabatan;
3. c.tata hubungan antar spesialis atau pejabat; dan
4. d.tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat/daerah/wilayah.
(3)Subdimensi kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diferensiasi:
1. a.horisontal;
2. b.vertikal; dan
3. c.spasial.

Pasal 7

(1)Diferensiasi horisontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan pemisahan tugas- tugas dalam struktur horisontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, dan keahlian.
(2)Diferensiasi horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan:
1. a.visi dan misi organisasi;
2. b.urusan pemerintahan yang diselenggarakan;
3. c.kewenangan yang dimiliki; dan
4. d.pengelompokkan bidang tugas organisasi.

Pasal 8

(1)Diferensiasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan pemisahan tugas- tugas dalam struktur vertikal pada tingkat hierarki organisasi dengan memperhatikan rentang kendali. www.peraturan.go.id 2019, No.1174
(2)Rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang diatasnya.

Pasal 9

Diferensiasi spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mengacu pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis.

Pasal 10

(1)Subdimensi formalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan subdimensi yang menggambarkan suatu kondisi dimana aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan.
(2)Subdimensi formalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator:
1. a.tingkat kejelasan dan ketegasan peraturan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya;
2. b.tingkat kejelasan prosedur kerja secara praktis atau langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing- masing unit kerja;
3. c.tingkat kejelasan kebijakan kerja sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja;
4. d.tingkat pembakuan proses kerja;
5. e.tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk atau pelayanan yang harus dihasilkan; dan
6. f.tingkat pembakuan keterampilan kerja. www.peraturan.go.id 2019, No.1174

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020