DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2011

Nomor: 38
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Meteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
4.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
6.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dilaksanakan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan, baik di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian.
(2)Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinator perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement.
(2)Proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2012 wajib dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement.
(3)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.pengumuman pada laman (web site) sesuai dengan peraturan perundang- undangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah DIPA tahun berjalan diserahkan ke Kementerian;
2. b.proses lelang diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei tahun berjalan, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan
3. c.pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dilaksanakan dengan penunjukan langsung di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.proses administrasi penunjukan langsung diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dilaksanakan dengan swakelola di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
b.pelaksanaan program dan kegiatan secara swakelola dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap unit kerja Eselon I menyampaikan rencana pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan dan daya serap anggaran untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, termasuk jadwal kegiatannya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Inspektur Jenderal paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Inspektur Jenderal melalui pentahapan sebagai berikut:
1. a.pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
2. b.pimpinan Unit Eselon II/unit pelaksana teknis menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
3. c.pimpinan Unit Eselon II menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
4. d.pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan; dan
5. e.pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
(2)Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
(3)Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pada hari Kamis minggu pertama setiap bulan, diadakan rapat pimpinan tingkat Kementerian yang membahas tentang laporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II yang dipimpin oleh Menteri atau Wakil Menteri.
(2)Sekretaris Jenderal bersama pimpinan unit utama terkait, berdasarkan arahan Menteri segera menindaklanjuti apabila terjadi permasalahan yang bersifat kritis atau mendesak untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003 Lembar II MASALAH YANG DIHADAPI NO KENDALA MASALAH APAKAH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT USULAN SOLUSI PEMECAHAN MASALAH (DIISI KALAU “YA”) KETERANGAN YA TIDAK 1 2 3 4 5 6 …………………………, 20…. Kepala Kantor/Satuan Kerja ( ) Petunjuk Pengisian

1.Kolom 1 diisi nomor urut
2.Kolom 2 diisi dengan uraian permasalahan
3.Kolom 3 dan 4 diisi apakah diperlukan tindak lanjut atau tidak dengan cara memberikan tanda “v” pada salah satu kolom yang diisi
4.Kolom 5 diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah
5.Kolom 6 diisi tentang uraian keterangan/penjelasan yang dianggap perlu untuk disampaikan
6.Tempat/tanggal diisi tempat dan tanggal isian laporan bulanan dibuat Kepala Kantor
7.Satuan kerja diisi nama Kepala Kantor/Satuan Kerja, ditandatangani dan dibubuhi stempel satker Lembar III I. Untuk eselon I LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Unit Utama :………………… Bulan :………………Tahun :………….. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % PROGRAM ANGGARAN PAGU REALISASI % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pimpinan Unit Kerja Eselon I, (………………………….) Petujuk Pengisian:
1.Unit Utama diisi dengan nama unit utama
2.Bulan diisi dengan nama bulan
3.Tahun diisi dengan tahun 2011
4.Kolom 1 diisi dengan sasaran strategis eselon I sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
5.Kolom 2 diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari eselon I sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
6.Kolom 3 diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
7.Kolom 4 diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus/indikator yang jelas /terukur untuk menetapkan tingkat keberhasilannya. Tingkat capaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada masing-masing program/kegiatan
8.Kolom 5 diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%)
9.Kolom 6 diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
10.Kolom 7 diisi dengan pagu anggaran program
11.Kolom 8 diisi dengan realisasi anggaran
12.Kolom 9 diisi dengan persentase realisasi anggaran (realisasi/pagu x 100%) Lembar IV II. Untuk eselon II LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Unit Kerja Eselon II :………………… Bulan :……………Tahun :………….. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET REALISASI % KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pimpinan Unit Kerja Eselon II, (………………………….) Petunjuk Pengisian:
1.Unit Eselon II diisi dengan nama unit kerja eselon II
2.Bulan diisi dengan nama bulan
3.Tahun diisi dengan tahun 2011
4.Kolom 1 diisi dengan sasaran strategis eselon II sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
5.Kolom 2 diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari eselon II sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
6.Kolom 3 diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
7.Kolom 4 diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus/indikator yang jelas /terukur untuk menetapkan tingkat keberhasilannya. Tingkat capaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada masing-masing program/kegiatan
8.Kolom 5 diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%)
9.Kolom 6 diisi dengan nama kegiatan yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
10.Kolom 7 diisi dengan pagu anggaran kegiatan
11.Kolom 8 diisi dengan realisasi anggaran
12.Kolom 9 diisi dengan persentase realisasi anggaran (realisasi/pagu x 100%) MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Meteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
4.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
6.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dilaksanakan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan, baik di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian.
(2)Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinator perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement.
(2)Proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2012 wajib dilaksanakan melalui mekanisme e-procurement.
(3)Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:
1. a.pengumuman pada laman (web site) sesuai dengan peraturan perundang- undangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah DIPA tahun berjalan diserahkan ke Kementerian;
2. b.proses lelang diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei tahun berjalan, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan
3. c.pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

a.proses administrasi penunjukan langsung diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
b.pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

a.jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
b.pelaksanaan program dan kegiatan secara swakelola dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Inspektur Jenderal melalui pentahapan sebagai berikut:
1. a.pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
2. b.pimpinan Unit Eselon II/unit pelaksana teknis menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
3. c.pimpinan Unit Eselon II menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
4. d.pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan; dan
5. e.pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
(2)Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
(3)Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pada hari Kamis minggu pertama setiap bulan, diadakan rapat pimpinan tingkat Kementerian yang membahas tentang laporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II yang dipimpin oleh Menteri atau Wakil Menteri.
(2)Sekretaris Jenderal bersama pimpinan unit utama terkait, berdasarkan arahan Menteri segera menindaklanjuti apabila terjadi permasalahan yang bersifat kritis atau mendesak untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003 Lembar II MASALAH YANG DIHADAPI NO KENDALA MASALAH APAKAH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT USULAN SOLUSI PEMECAHAN MASALAH (DIISI KALAU “YA”) KETERANGAN YA TIDAK 1 2 3 4 5 6 …………………………, 20…. Kepala Kantor/Satuan Kerja ( ) Petunjuk Pengisian

1.Kolom 1 diisi nomor urut
2.Kolom 2 diisi dengan uraian permasalahan
3.Kolom 3 dan 4 diisi apakah diperlukan tindak lanjut atau tidak dengan cara memberikan tanda “v” pada salah satu kolom yang diisi
4.Kolom 5 diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah
5.Kolom 6 diisi tentang uraian keterangan/penjelasan yang dianggap perlu untuk disampaikan
6.Tempat/tanggal diisi tempat dan tanggal isian laporan bulanan dibuat Kepala Kantor
7.Satuan kerja diisi nama Kepala Kantor/Satuan Kerja, ditandatangani dan dibubuhi stempel satker Lembar III I. Untuk eselon I LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Unit Utama :………………… Bulan :………………Tahun :………….. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % PROGRAM ANGGARAN PAGU REALISASI % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pimpinan Unit Kerja Eselon I, (………………………….) Petujuk Pengisian:
1.Unit Utama diisi dengan nama unit utama
2.Bulan diisi dengan nama bulan
3.Tahun diisi dengan tahun 2011
4.Kolom 1 diisi dengan sasaran strategis eselon I sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
5.Kolom 2 diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari eselon I sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
6.Kolom 3 diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
7.Kolom 4 diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus/indikator yang jelas /terukur untuk menetapkan tingkat keberhasilannya. Tingkat capaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada masing-masing program/kegiatan
8.Kolom 5 diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%)
9.Kolom 6 diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
10.Kolom 7 diisi dengan pagu anggaran program
11.Kolom 8 diisi dengan realisasi anggaran
12.Kolom 9 diisi dengan persentase realisasi anggaran (realisasi/pagu x 100%) Lembar IV II. Untuk eselon II LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Unit Kerja Eselon II :………………… Bulan :……………Tahun :………….. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET REALISASI % KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pimpinan Unit Kerja Eselon II, (………………………….) Petunjuk Pengisian:
1.Unit Eselon II diisi dengan nama unit kerja eselon II
2.Bulan diisi dengan nama bulan
3.Tahun diisi dengan tahun 2011
4.Kolom 1 diisi dengan sasaran strategis eselon II sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
5.Kolom 2 diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari eselon II sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
6.Kolom 3 diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
7.Kolom 4 diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus/indikator yang jelas /terukur untuk menetapkan tingkat keberhasilannya. Tingkat capaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada masing-masing program/kegiatan
8.Kolom 5 diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%)
9.Kolom 6 diisi dengan nama kegiatan yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
10.Kolom 7 diisi dengan pagu anggaran kegiatan
11.Kolom 8 diisi dengan realisasi anggaran
12.Kolom 9 diisi dengan persentase realisasi anggaran (realisasi/pagu x 100%) MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003