DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019

Nomor: 38
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan yang optimal dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018- 2019, diperlukan pengaturan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2019, No. 1175
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1175 Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3.Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
4.Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penggunaan narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang www.peraturan.go.id 2019, No. 1175 ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Unit Kerja adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Satuan Tugas adalah satuan tugas di lingkungan Unit Kerja yang membidangi urusan kepegawaian, dibentuk untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Unit Kerja Kementerian.
9.Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Unit Kerja wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:

a.melakukan sosialisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun berjalan kepada Pegawai Kementerian di lingkungan Unit Kerja;
b.memasang papan pengumuman bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat-tempat www.peraturan.go.id 2018, No. 1175 yang mudah dibaca di lingkungan Unit Kerja atau media sosial lainnya; dan
c.tes urine kepada Pegawai Kementerian di lingkungan Unit Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional;

Pasal 4

(1)Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Unit Kerja.
(3)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memberikan informasi dasar tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Lingkungan Kementerian;
2. b.melakukan pengenalan faktor risiko adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian.
3. c.mengkoordinasikan dengan pelayanan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
4. d.melaporkan Pegawai Kementerian yang diduga melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota:
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 5

(1)Pegawai Kementerian yang menemukan atau menduga adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian wajib melaporkan kepada pimpinan Unit www.peraturan.go.id 2019, No. 1175 Kerja Pegawai Kementerian yang bersangkutan secara berjenjang.
(2)Pimpinan Unit Kerja menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaporkan kepada Satuan Tugas.
(3)Dalam hal diduga adanya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas mewajibkan Pegawai Kementerian yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
(4)Dalam hal diduga adanya Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas melaporkan Pegawai Kementerian yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1175 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2019 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan yang optimal dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018- 2019, diperlukan pengaturan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2019, No. 1175
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1175 Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3.Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
4.Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penggunaan narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang www.peraturan.go.id 2019, No. 1175 ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Unit Kerja adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Satuan Tugas adalah satuan tugas di lingkungan Unit Kerja yang membidangi urusan kepegawaian, dibentuk untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Unit Kerja Kementerian.
9.Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Unit Kerja wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:

a.melakukan sosialisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun berjalan kepada Pegawai Kementerian di lingkungan Unit Kerja;
b.memasang papan pengumuman bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat-tempat www.peraturan.go.id 2018, No. 1175 yang mudah dibaca di lingkungan Unit Kerja atau media sosial lainnya; dan
c.tes urine kepada Pegawai Kementerian di lingkungan Unit Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional;

Pasal 4

(1)Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Unit Kerja.
(3)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memberikan informasi dasar tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Lingkungan Kementerian;
2. b.melakukan pengenalan faktor risiko adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian.
3. c.mengkoordinasikan dengan pelayanan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
4. d.melaporkan Pegawai Kementerian yang diduga melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota:
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 5

(1)Pegawai Kementerian yang menemukan atau menduga adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian wajib melaporkan kepada pimpinan Unit www.peraturan.go.id 2019, No. 1175 Kerja Pegawai Kementerian yang bersangkutan secara berjenjang.
(2)Pimpinan Unit Kerja menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaporkan kepada Satuan Tugas.
(3)Dalam hal diduga adanya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas mewajibkan Pegawai Kementerian yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
(4)Dalam hal diduga adanya Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas melaporkan Pegawai Kementerian yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.