DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2007

Nomor: 40
Tahun: 2007
Ditetapkan: 21 November 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
c.bahwa tugas Pemerintah dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;
d.bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum, pelaksanaan program sertifikaasi bagi guru dalam jabatan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 2
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1)Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK, SDLB/SMPLB/SMALB dalam jabatan yang berprestasi dan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(4)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama- lamanya 2 (dua) semester.

Pasal 2

(1)Persyaratan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk mengikuti sertifikasi adalah :
1. a.berprestasi di bidang profesinya;
2. b.lulus seleksi.
(2)Seleksi administrasi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan seleksi akademik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

Pasal 3

(1)Setiap peserta didik sertifikasi diberi nomor induk mahasiswa (NIM) oleh perguruan tinggi penyelenggara. 3
(2)Perguruan tinggi penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

(1)Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki program studi kependidikan jenjang strata satu (S1) yang:
  1. 1.sama dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan;
  2. 2.terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B kecuali untuk program studi S1 PGSD.
2. b.memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor:
  1. 1.berlatar pendidikan sama dan/atau serumpun dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan;
  2. 2.memiliki pengalaman mengajar di sekolah yang sesuai.
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.
4. d.memiliki program peningkatan dan pengembangan pembelajaran.
5. e.memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah terakreditasi dengan nilai minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL).
6. f.menyampaikan laporan evaluasi laporan program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan guru (PEPPG) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
(3)Menteri menetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara sesuai kuota yang ditetapkan setiap tahun.
(4)Perguruan tinggi penyelenggara dalam melaksanakan sertifikasi harus sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 5

(1)Koordinasi penyelenggaraan sertifikasi di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
(2)Koordinasi pelaksanaan sertifikasi di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh suatu unit program di perguruan tinggi. 4

Pasal 6

(1)Unit program penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di tingkat perguruan tinggi bertanggungjawab untuk:
1. a.mengembangkan kurikulum program;
2. b.menyelenggarakan program;
3. c.mengkoordinasikan pelaksanaan program;
4. d.menerbitkan nomor induk mahasiswa (NIM);
5. e.melaksanakan penjaminan mutu program.
(2)Unit program sertifikasi di tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan.
(2)Menteri dapat mencabut penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang melanggar ketentuan penyelenggaraan dan segala konsekuensinya ditanggung oleh penyelenggara.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
c.bahwa tugas Pemerintah dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;
d.bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum, pelaksanaan program sertifikaasi bagi guru dalam jabatan perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 2
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1)Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK, SDLB/SMPLB/SMALB dalam jabatan yang berprestasi dan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(4)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama- lamanya 2 (dua) semester.

Pasal 2

(1)Persyaratan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk mengikuti sertifikasi adalah :
1. a.berprestasi di bidang profesinya;
2. b.lulus seleksi.
(2)Seleksi administrasi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan seleksi akademik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

Pasal 3

(1)Setiap peserta didik sertifikasi diberi nomor induk mahasiswa (NIM) oleh perguruan tinggi penyelenggara. 3
(2)Perguruan tinggi penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

(1)Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki program studi kependidikan jenjang strata satu (S1) yang:
  1. 1.sama dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan;
  2. 2.terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B kecuali untuk program studi S1 PGSD.
2. b.memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor:
  1. 1.berlatar pendidikan sama dan/atau serumpun dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan;
  2. 2.memiliki pengalaman mengajar di sekolah yang sesuai.
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.
4. d.memiliki program peningkatan dan pengembangan pembelajaran.
5. e.memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah terakreditasi dengan nilai minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL).
6. f.menyampaikan laporan evaluasi laporan program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan guru (PEPPG) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
(3)Menteri menetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara sesuai kuota yang ditetapkan setiap tahun.
(4)Perguruan tinggi penyelenggara dalam melaksanakan sertifikasi harus sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 5

(1)Koordinasi penyelenggaraan sertifikasi di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
(2)Koordinasi pelaksanaan sertifikasi di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh suatu unit program di perguruan tinggi. 4

Pasal 6

(1)Unit program penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di tingkat perguruan tinggi bertanggungjawab untuk:
1. a.mengembangkan kurikulum program;
2. b.menyelenggarakan program;
3. c.mengkoordinasikan pelaksanaan program;
4. d.menerbitkan nomor induk mahasiswa (NIM);
5. e.melaksanakan penjaminan mutu program.
(2)Unit program sertifikasi di tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan.
(2)Menteri dapat mencabut penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang melanggar ketentuan penyelenggaraan dan segala konsekuensinya ditanggung oleh penyelenggara.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005