DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2010

Nomor: 41
Tahun: 2010
Ditetapkan: 22 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penataan Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010;
6.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENATAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

(1)Barang Milik Negara dan dokumen kepemilikan yang semula dikelola oleh Pimpinan Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebelum dilakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna Barang.
(2)Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3)Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh barang milik negara perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
(4)Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 Januari 2011 dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 2

(1)Menteri Pendidikan Nasional melakukan penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk digunakan oleh Unit Utama/Satuan Kerja berdasarkan struktur organisasi yang baru.
(2)Penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara harus sudah selesai paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Pasal 4

(1)Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didaftar dan dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dengan baik dan menindaklanjuti seluruh permasalahan barang milik negara yang belum terselesaikan

Pasal 5

(1)Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama masih dalam proses penataan, Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang dikuasainya.
(2)Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja wajib melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2010 dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya. TTD Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, MOHAMMAD NUH Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2010 TANGGAL 22 DESEMBER 2010 DAFTAR UNIT UTAMA/SATUAN KERJA KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL No Kode Satker Unit Utama/Satuan Kerja 1 137590 Sekretariat Jenderal 2 137544 Pusat Bahasa 3 137530 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 4 626173 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 5 414701 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 6 610347 SEAMEO SEAMOLEC 7 137420 Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 8 520390 Pusat Perbukuan 9 576651 Balai Grafika Medan 10 576668 Balai Grafika Makassar 11 414710 Inspektorat Jenderal 12 414726 Sekretariat - Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 13 666011 Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 14 666032 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 15 666049 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 16 666053 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 17 666028 Direktorat Pembinan Sekolah Luar Biasa 18 189641 Sekretariat - Ditjen Pendidikan Tinggi 19 673449 Direktorat Akademik 20 673453 Direktorat Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 21 673460 Direktorat Ketenagaan 22 673474 Direktorat Kelembagaan 23 415341 Sekretariat - Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal 24 666845 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 25 666852 Direktorat Pendidikan Kesetaraan 26 666866 Direktorat Pendidikan Masyarakat 27 666870 Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 28 465419 Sekretariat Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 29 666302 Direktorat Profesi Pendidik 30 666316 Direktorat Tenaga Kependidikan 31 666320 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal 32 666337 Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan 33 137608 Badan Penelitian dan Pengembangan Salinan sesuai dengan aslinya. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, TTD MOHAMMAD NUH Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010;
6.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENATAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

(1)Barang Milik Negara dan dokumen kepemilikan yang semula dikelola oleh Pimpinan Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebelum dilakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna Barang.
(2)Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3)Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh barang milik negara perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
(4)Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 Januari 2011 dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 2

(1)Menteri Pendidikan Nasional melakukan penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk digunakan oleh Unit Utama/Satuan Kerja berdasarkan struktur organisasi yang baru.
(2)Penetapan kembali barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Pelaksanaan penataan penggunaan barang milik negara harus sudah selesai paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Pasal 4

(1)Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didaftar dan dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dengan baik dan menindaklanjuti seluruh permasalahan barang milik negara yang belum terselesaikan

Pasal 5

(1)Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama masih dalam proses penataan, Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang dikuasainya.
(2)Pemimpin Unit Utama/Satuan Kerja wajib melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2010 dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.