DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2018

Nomor: 41
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan www.jdih.kemdikbud.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6008);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TIKET MASUK MUSEUM UNTUK KEGIATAN PENELITIAN, TAMU NEGARA, PENYANDANG DISABILITAS, YATIM PIATU, DAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
2.Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian www.jdih.kemdikbud.go.id kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Yatim Piatu adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak memiliki ayah serta ibu.
6.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dapat dikenakan terhadap tiket masuk museum di Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Basoeki Abdullah, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
1. a.kegiatan penelitian;
2. b.tamu negara;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.yatim piatu; dan
5. e.lanjut usia. www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif tiket masuk museum sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan atau perseorangan.
(2)Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi; atau
2. b.karya ilmiah lainnya.

Pasal 4

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan untuk:

a.presiden;
b.raja;
c.kaisar;
d.ratu;
e.yang dipertuan agung;
f.paus;
g.gubernur jenderal;
h.wakil presiden;
i.perdana menteri; www.jdih.kemdikbud.go.id
j.kanselir;
k.sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa;
l.pejabat tinggi lembaga negara asing lain;
m.mantan Kepala negara/pemerintahan atau wakilnya;
n.wakil perdana menteri;
o.menteri atau setingkat menteri;
p.kepala perwakilan negara asing, dan
q.utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional; yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

Pasal 5

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dikenakan untuk Penyandang Disabilitas yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau Penyandang Disabilitas perseorangan.
(2)Terhadap Penyandang Disabilitas yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan tarif tiket masuk museum sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan menunjukkan kartu penyandang disabilitas atau dokumen identitas lainnya.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dikenakan untuk Yatim Piatu yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau perseorangan.
(2)Terhadap Yatim Piatu yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan www.jdih.kemdikbud.go.id menunjukkan surat keterangan Yatim Piatu dari ketua rukun tetangga/rukun warga.

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan untuk Lanjut Usia yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau perseorangan.
(2)Terhadap Lanjut Usia yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan menunjukkan dokumen kependudukan atau dokumen identitas lainnya.

Pasal 8

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan berupa penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala satuan pendidikan yang menugaskan Kegiatan Penelitian kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: www.jdih.kemdikbud.go.id
1. a.nama peneliti;
2. b.waktu penelitian; dan
3. c.tujuan penelitian.
(4)Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 9

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perseorangan yang melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama peneliti;
2. b.waktu penelitian; dan
3. c.tujuan penelitian.
(4)Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 10

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya.
(3)Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Jakarta, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dikunjungi kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.daftar pengunjung;
2. b.waktu kunjungan; dan
3. c.maksud dan tujuan kunjungan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan www.jdih.kemdikbud.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6008);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TIKET MASUK MUSEUM UNTUK KEGIATAN PENELITIAN, TAMU NEGARA, PENYANDANG DISABILITAS, YATIM PIATU, DAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
2.Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian www.jdih.kemdikbud.go.id kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Yatim Piatu adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak memiliki ayah serta ibu.
6.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

(1)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dapat dikenakan terhadap tiket masuk museum di Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Basoeki Abdullah, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
(2)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
1. a.kegiatan penelitian;
2. b.tamu negara;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.yatim piatu; dan
5. e.lanjut usia. www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 3

(1)Pengenaan tarif tiket masuk museum sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan atau perseorangan.
(2)Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi; atau
2. b.karya ilmiah lainnya.

Pasal 4

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan untuk:

a.presiden;
b.raja;
c.kaisar;
d.ratu;
e.yang dipertuan agung;
f.paus;
g.gubernur jenderal;
h.wakil presiden;
i.perdana menteri; www.jdih.kemdikbud.go.id
j.kanselir;
k.sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa;
l.pejabat tinggi lembaga negara asing lain;
m.mantan Kepala negara/pemerintahan atau wakilnya;
n.wakil perdana menteri;
o.menteri atau setingkat menteri;
p.kepala perwakilan negara asing, dan
q.utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional; yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

Pasal 5

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dikenakan untuk Penyandang Disabilitas yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau Penyandang Disabilitas perseorangan.
(2)Terhadap Penyandang Disabilitas yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan tarif tiket masuk museum sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan menunjukkan kartu penyandang disabilitas atau dokumen identitas lainnya.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dikenakan untuk Yatim Piatu yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau perseorangan.
(2)Terhadap Yatim Piatu yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan www.jdih.kemdikbud.go.id menunjukkan surat keterangan Yatim Piatu dari ketua rukun tetangga/rukun warga.

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan untuk Lanjut Usia yang berada dibawah suatu lembaga sosial atau perseorangan.
(2)Terhadap Lanjut Usia yang berkunjung secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan menunjukkan dokumen kependudukan atau dokumen identitas lainnya.

Pasal 8

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan berupa penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala satuan pendidikan yang menugaskan Kegiatan Penelitian kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: www.jdih.kemdikbud.go.id
1. a.nama peneliti;
2. b.waktu penelitian; dan
3. c.tujuan penelitian.
(4)Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 9

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perseorangan yang melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama peneliti;
2. b.waktu penelitian; dan
3. c.tujuan penelitian.
(4)Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 10

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya.
(3)Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Jakarta, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dikunjungi kepada Kepala Museum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.daftar pengunjung;
2. b.waktu kunjungan; dan
3. c.maksud dan tujuan kunjungan.