DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2007

Nomor: 42
Tahun: 2007
Ditetapkan: 29 November 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
c.bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi dosen tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi dosen;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi dosen, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Dosen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;
3.Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 2 beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02.10.998 tanggal 2 November 2007 tentang Fatwa Hukum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal 1

(1)Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya program magister (S2)/setara, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
(3)Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
(3)Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
1. a.kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi;
2. b.persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
3. c.pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.
(4)Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
(5)Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan- kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan 3 dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi selanjutnya sampai memenuhi standar kelulusan.

Pasal 3

(1)Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun.
(2)Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(3)Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

(1)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi.
(2)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi dosen.
(3)Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Pasal 5

(1)Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
(2)Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 6

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas sertifikator mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 4

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, TTD. Bambang Haryadi, S.H. NIP. 131597936

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
c.bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi dosen tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi dosen;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi dosen, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;
3.Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 2 beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02.10.998 tanggal 2 November 2007 tentang Fatwa Hukum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal 1

(1)Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya program magister (S2)/setara, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
(3)Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
(3)Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
1. a.kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi;
2. b.persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
3. c.pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.
(4)Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
(5)Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan- kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan 3 dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi selanjutnya sampai memenuhi standar kelulusan.

Pasal 3

(1)Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun.
(2)Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(3)Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

(1)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi.
(2)Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi dosen.
(3)Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Pasal 5

(1)Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
(2)Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 6

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas sertifikator mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 4