DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2011

Nomor: 42
Tahun: 2011
Ditetapkan: 21 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450);
3.Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll;
6.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang penoe.Sahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik lndonesia;
7.Peraturan lvlenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia; Menetapkan . PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDKAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional merupakan organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, dan keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional. 1 MEMUTUSKAN:

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagairrrarra di,,,aksud dala,,, Pasal 2 ayat ('1), menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa dan Etika PNS;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Kementerian Pendidikan Nasional, dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Pendidikan Nasional terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Kerjasama
b.Bagian Pembinaan Jiwa Korsa; dan
c.Bagian Usaha dan Bantuan Sosial. lndonesia Kementerian 3

Pasal 5

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta kerjasama antar lembaga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
b.penyusunan laporan dan evaluasi;
c.penyusunan rencana program dan anggaran;
d.pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 7

a.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b.Subbagian Kerjasama

Pasal 8

(1)Subbagian Administrasr Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengad ministrasian personil, persuratan, keuangan, penyiapan laporan, dan evaluasi.
(2)Subbagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, anggaran, dan kerjasama Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 9

Pasal 1 0 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraanolahraga;
b.pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan seni dan budaya; dan
c.pelaksanaan pembinaan mental dan rohani. Pasal 1 1 Pembinaan Jiwa Korsa terdiri atas:
a.Subbagian Olahraga, Seni, dan Budaya; dan
b.Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani. 4

Pasal 12

(1)Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni dan budaya, menumbuhkan, meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan.
(2)Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan mental dan rohani, membina karakter/watak, mendorong etos kerja melalui kegiatan keagamaan.

Pasal 13

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas peyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan ksejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450);
3.Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll;
6.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang penoe.Sahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik lndonesia;
7.Peraturan lvlenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia; Menetapkan . PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDKAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Menteri Pendidikan Nasional.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional merupakan organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, dan keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional. 1 MEMUTUSKAN:

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagairrrarra di,,,aksud dala,,, Pasal 2 ayat ('1), menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa dan Etika PNS;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Kementerian Pendidikan Nasional, dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Pendidikan Nasional terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Kerjasama
b.Bagian Pembinaan Jiwa Korsa; dan
c.Bagian Usaha dan Bantuan Sosial. lndonesia Kementerian 3

Pasal 5

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta kerjasama antar lembaga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
b.penyusunan laporan dan evaluasi;
c.penyusunan rencana program dan anggaran;
d.pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 7

a.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b.Subbagian Kerjasama

Pasal 8

(1)Subbagian Administrasr Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengad ministrasian personil, persuratan, keuangan, penyiapan laporan, dan evaluasi.
(2)Subbagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, anggaran, dan kerjasama Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 9

Pasal 1 0 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraanolahraga;
b.pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan seni dan budaya; dan
c.pelaksanaan pembinaan mental dan rohani. Pasal 1 1 Pembinaan Jiwa Korsa terdiri atas:
a.Subbagian Olahraga, Seni, dan Budaya; dan
b.Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani. 4

Pasal 12

(1)Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni dan budaya, menumbuhkan, meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan.
(2)Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan mental dan rohani, membina karakter/watak, mendorong etos kerja melalui kegiatan keagamaan.

Pasal 13

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas peyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan ksejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023