DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian, organisasi, dan tata kerja Politeknik Negeri Nunukan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/286/M.KT.01/2020 tanggal 27 Februari 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan; jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); dan
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mendirikan Politeknik Negeri Nunukan yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Pembinaan Politeknik Negeri Nunukan dilakukan oleh direktorat jenderal yang menangani tugas di bidang pendidikan vokasi.

Pasal 3

Politeknik Negeri Nunukan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Negeri Nunukan menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat; jdih.kemdikbud.go.id
d.pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organisasi Politeknik Negeri Nunukan terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Nunukan.

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Nunukan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Direktur merupakan Pemimpin Politeknik Negeri Nunukan.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 8

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administratif.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, direktur dibantu oleh 2 (dua) wakil direktur. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Wakil direktur dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan membantu direktur memimpin politeknik.

Pasal 10

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Nonakademik.
(2)Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
(3)Wakil Direktur Bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, umum, organisasi, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian, organisasi, dan tata kerja Politeknik Negeri Nunukan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/286/M.KT.01/2020 tanggal 27 Februari 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); dan
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mendirikan Politeknik Negeri Nunukan yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Pembinaan Politeknik Negeri Nunukan dilakukan oleh direktorat jenderal yang menangani tugas di bidang pendidikan vokasi.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Negeri Nunukan menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat; jdih.kemdikbud.go.id
d.pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organisasi Politeknik Negeri Nunukan terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.pemimpin;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Nunukan.

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
(3)Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Nunukan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Direktur merupakan Pemimpin Politeknik Negeri Nunukan.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 8

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan administratif.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, direktur dibantu oleh 2 (dua) wakil direktur. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Wakil direktur dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan membantu direktur memimpin politeknik.

Pasal 10

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Nonakademik.
(2)Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
(3)Wakil Direktur Bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, umum, organisasi, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2024