DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2010

Nomor: 43
Tahun: 2010
Ditetapkan: 22 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
2.Menteri adalah Menteri Pedidikan Nasional.
3.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2000, menyerahkan pegawai negeri sipil di lingkungannya kepada Menteri.
(2)Penyerahan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan daftar nominatif pegawai negeri sipil yang diserahkan ditandatangani oleh masing-masing pemimpin unit utama Kementerian yang bersangkutan.
(3)Penyerahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal.
(4)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan kepada Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri, menerima pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melakukan koordinasi penataan pegawai negeri sipil yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan staf pada unit organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 4

(1)Koordinasi penempatan pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
(2)Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro Umum Kementerian untuk dan atas nama pimpinan unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2000, menyampaikan:
1. a.daftar nominatif pegawai negeri sipil di lingkungannya meliputi pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta pejabat fungsional tertentu, dan staf kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
2. b.daftar proyeksi penataan/mutasi staf pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
3. c.daftar proyeksi penataan/mutasi pejabat fungsional tertentu pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
4. d.daftar proyeksi penataan pejabat struktural eselon IV, III, dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unit organisasi baru Kementerian yang relevan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(3)Daftar proyeksi penataan/mutasi staf pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV, pejabat fungsional tertentu, pejabat struktural eselon IV, III, dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan data kepegawaian terdiri atas data riwayat hidup, ijazah tertinggi, Surat Keputusan dalam jabatan terakhir, dan Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang bersangkutan.

Pasal 5

Hasil pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Keputusan pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV pada unit organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian menetapkan Keputusan mutasi pejabat fungsional tertentu dan staf pada unit organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
2.Menteri adalah Menteri Pedidikan Nasional.
3.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2000, menyerahkan pegawai negeri sipil di lingkungannya kepada Menteri.
(2)Penyerahan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan daftar nominatif pegawai negeri sipil yang diserahkan ditandatangani oleh masing-masing pemimpin unit utama Kementerian yang bersangkutan.
(3)Penyerahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal.
(4)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan kepada Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri, menerima pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pasal 4

(1)Koordinasi penempatan pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
(2)Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro Umum Kementerian untuk dan atas nama pimpinan unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2000, menyampaikan:
1. a.daftar nominatif pegawai negeri sipil di lingkungannya meliputi pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta pejabat fungsional tertentu, dan staf kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
2. b.daftar proyeksi penataan/mutasi staf pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
3. c.daftar proyeksi penataan/mutasi pejabat fungsional tertentu pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
4. d.daftar proyeksi penataan pejabat struktural eselon IV, III, dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unit organisasi baru Kementerian yang relevan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(3)Daftar proyeksi penataan/mutasi staf pada tiap-tiap unit organisasi eselon IV, pejabat fungsional tertentu, pejabat struktural eselon IV, III, dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan data kepegawaian terdiri atas data riwayat hidup, ijazah tertinggi, Surat Keputusan dalam jabatan terakhir, dan Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang bersangkutan.

Pasal 5

Hasil pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Keputusan pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV pada unit organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian menetapkan Keputusan mutasi pejabat fungsional tertentu dan staf pada unit organisasi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.