DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2007

Nomor: 44
Tahun: 2007
Ditetapkan: 4 Desember 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kelancaran dan ketertiban penggunaan anggaran belanja merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ALOKASI, KLASIFIKASI, MEKANISME BELANJA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
2.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5.Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
6.Belanja Modal adalah keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/memperoleh tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya meliputi biaya pembelian/konstruksi/perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya siap digunakan.
7.Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga belajar, atau satuan pendidikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8.Perjanjian hibah adalah perjanjian yang disiapkan oleh Departemen dan ditandatangani oleh satuan kerja Departemen dan penerima hibah yang berisi kesepakatan bersama tentang pelaksanaan satu atau lebih kegiatan pendidikan yang didanai oleh hibah dari APBN Departemen.

BAB II

ALOKASI DANA APBN

Pasal 2

(1)Dana APBN di Departemen Pendidikan Nasional dialokasikan ke dalam:
1. a.Dana Pemerintah Pusat;
2. b.Dana Dekonsentrasi; dan
3. c.Dana Tugas Pembantuan. 4
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan fungsi pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penugasan dari Departemen kepada daerah, desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelaksanaan tugas tertentu dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa.

Pasal 3

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan oleh Departemen untuk menjalankan fungsi pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Kegiatan yang didanai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Departemen.
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
(4)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan oleh satuan kerja secara berjenjang kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan oleh Gubernur setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur.
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan nonfisik yang antara lain meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 5
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentarsi disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Gubernur.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan oleh Kepala Daerah, Kepala Desa atau sebutan lainnya setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri.
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja barang dan/atau belanja modal dengan keluaran fisik.
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Kepala Daerah sesuai peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

KLASIFIKASI BELANJA

Pasal 6

Belanja APBN di Departemen Pendidikan Nasional diklasifikasikan ke dalam:

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang;
c.Belanja Modal;
d.Bantuan Sosial.

Pasal 7

(1)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang bersifat mengikat hanya boleh dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya dapat dialokasikan dari Dana Pemerintah Pusat dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c.
(4)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 8

(1)Belanja Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan tidak bersifat membiayai penugasan dilakukan melalui proses kompetisi yang transparan, akuntabel, dan objektif.
(2)Proses kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai pada 31 Desember 2007 dan menghasilkan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi.
(3)Proses DIPA yang terkait dengan belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sudah selesai pada 28 Februari 2008. 7
(4)Penyaluran dana kepada perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan harus sudah terlaksana paling lambat pada 15 Maret 2008.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh perguruan tinggi negeri sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai pada 31 Desember 2008.
(7)Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi secara triwulanan dan laporan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling lambat 2 minggu setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB IV

MEKANISME BELANJA

Pasal 9

(1)Dana APBN Departemen dibelanjakan dengan mekanisme:
1. a.menggunakan penyedia barang/jasa; atau
2. b.swakelola; sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja barang/jasa-pemborongan/jasa lainnya dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pelelangan umum,
2. b.pelelangan terbatas,
3. c.pemilihan Langsung, atau
4. d.penunjukan Langsung; sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja jasa konsultansi dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.seleksi umum;
2. b.seleksi terbatas;
3. c.seleksi langsung; atau
4. d.penunjukan langsung; sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja dengan menggunakan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: 8
1. a.satuan kerja pengguna barang/jasa di Departemen dan pemerintah daerah;
2. b.instansi pemerintah lainnya (non swadana) yang membantu satuan kerja Departemen; atau
3. c.penerima hibah dari satuan kerja Departemen, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN TENTANG HIBAH

Pasal 10

(1)Hibah dapat diberikan oleh Departemen kepada:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. c.satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan;
4. d.satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. e.pendidik;
6. f.tenaga kependidikan;
7. g.peserta didik atau warga belajar;
8. h.kelompok/musyawarah kerja pendidik;
9. i.kelompok/musyawarah kerja tenaga kependidikan;
10. j.organisasi peserta didik;
11. k.organisasi profesi pendidik;
12. l.organisasi profesi tenaga kependidikan; atau
13. m.organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung oleh Departemen kepada masing-masing penerima hibah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kelancaran dan ketertiban penggunaan anggaran belanja merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ALOKASI, KLASIFIKASI, MEKANISME BELANJA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
2.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5.Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
6.Belanja Modal adalah keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/memperoleh tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya meliputi biaya pembelian/konstruksi/perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah/peralatan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan jaringan/fisik lainnya siap digunakan.
7.Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga belajar, atau satuan pendidikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8.Perjanjian hibah adalah perjanjian yang disiapkan oleh Departemen dan ditandatangani oleh satuan kerja Departemen dan penerima hibah yang berisi kesepakatan bersama tentang pelaksanaan satu atau lebih kegiatan pendidikan yang didanai oleh hibah dari APBN Departemen.

BAB II

ALOKASI DANA APBN

Pasal 2

(1)Dana APBN di Departemen Pendidikan Nasional dialokasikan ke dalam:
1. a.Dana Pemerintah Pusat;
2. b.Dana Dekonsentrasi; dan
3. c.Dana Tugas Pembantuan. 4
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan fungsi pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penugasan dari Departemen kepada daerah, desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelaksanaan tugas tertentu dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa.

Pasal 3

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan oleh Departemen untuk menjalankan fungsi pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Kegiatan yang didanai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Departemen.
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
(4)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan oleh satuan kerja secara berjenjang kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan oleh Gubernur setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur.
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan nonfisik yang antara lain meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 5
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentarsi disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Gubernur.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan oleh Kepala Daerah, Kepala Desa atau sebutan lainnya setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri.
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja barang dan/atau belanja modal dengan keluaran fisik.
(3)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang didanai oleh dana Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan pendidikan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang oleh satuan kerja kepada Menteri melalui Kepala Daerah sesuai peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

KLASIFIKASI BELANJA

Pasal 6

Belanja APBN di Departemen Pendidikan Nasional diklasifikasikan ke dalam:

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang;
c.Belanja Modal;
d.Bantuan Sosial.

Pasal 7

(1)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang bersifat mengikat hanya boleh dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya dapat dialokasikan dari Dana Pemerintah Pusat dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c.
(4)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 8

(1)Belanja Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan tidak bersifat membiayai penugasan dilakukan melalui proses kompetisi yang transparan, akuntabel, dan objektif.
(2)Proses kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai pada 31 Desember 2007 dan menghasilkan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi.
(3)Proses DIPA yang terkait dengan belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sudah selesai pada 28 Februari 2008. 7
(4)Penyaluran dana kepada perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan harus sudah terlaksana paling lambat pada 15 Maret 2008.
(5)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh perguruan tinggi negeri sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai pada 31 Desember 2008.
(7)Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh perguruan tinggi negeri pemenang kompetisi secara triwulanan dan laporan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling lambat 2 minggu setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB IV

MEKANISME BELANJA

Pasal 9

(1)Dana APBN Departemen dibelanjakan dengan mekanisme:
1. a.menggunakan penyedia barang/jasa; atau
2. b.swakelola; sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja barang/jasa-pemborongan/jasa lainnya dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pelelangan umum,
2. b.pelelangan terbatas,
3. c.pemilihan Langsung, atau
4. d.penunjukan Langsung; sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja jasa konsultansi dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.seleksi umum;
2. b.seleksi terbatas;
3. c.seleksi langsung; atau
4. d.penunjukan langsung; sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja dengan menggunakan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: 8
1. a.satuan kerja pengguna barang/jasa di Departemen dan pemerintah daerah;
2. b.instansi pemerintah lainnya (non swadana) yang membantu satuan kerja Departemen; atau
3. c.penerima hibah dari satuan kerja Departemen, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN TENTANG HIBAH

Pasal 10

(1)Hibah dapat diberikan oleh Departemen kepada:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. c.satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan;
4. d.satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. e.pendidik;
6. f.tenaga kependidikan;
7. g.peserta didik atau warga belajar;
8. h.kelompok/musyawarah kerja pendidik;
9. i.kelompok/musyawarah kerja tenaga kependidikan;
10. j.organisasi peserta didik;
11. k.organisasi profesi pendidik;
12. l.organisasi profesi tenaga kependidikan; atau
13. m.organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung oleh Departemen kepada masing-masing penerima hibah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2017