DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2011

Nomor: 44
Tahun: 2011
Ditetapkan: 17 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4.Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi.
5.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kementerian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP.

Pasal 3

(1)Satuan Kerja wajib menerpakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)yang meliputi unsur:
1. a.Lingkungan pengendalian;
2. b.Penilaian resiko;
3. c.Kegiatan pengendalian;
4. d.Informasi dan komunikasi; dan
5. e.Pemantauan pengendalian intern.
(2)Penerapan SPIP pada Satuan Kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada setiap Satuan Kerja.
(2)Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh:
1. a.Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal;
2. b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Dirketorat Jenderal;
4. d.Sekretaris Badan untuk Badan;
5. e.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat;
6. f.Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Pejabat yang menangani tata usaha untuk Unit Pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada yata (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satuan Kerjanya.

Pasal 6

(1)Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(2)Inspektorat Jenderal pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 7

(1)Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
(2)Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. A. Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM NIP 196108281987031003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4.Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi.
5.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
6.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kementerian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP.

Pasal 3

(1)Satuan Kerja wajib menerpakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)yang meliputi unsur:
1. a.Lingkungan pengendalian;
2. b.Penilaian resiko;
3. c.Kegiatan pengendalian;
4. d.Informasi dan komunikasi; dan
5. e.Pemantauan pengendalian intern.
(2)Penerapan SPIP pada Satuan Kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada setiap Satuan Kerja.
(2)Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh:
1. a.Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal;
2. b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Dirketorat Jenderal;
4. d.Sekretaris Badan untuk Badan;
5. e.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat;
6. f.Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Pejabat yang menangani tata usaha untuk Unit Pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada yata (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satuan Kerjanya.

Pasal 6

(1)Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(2)Inspektorat Jenderal pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 7

(1)Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
(2)Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.