DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia harus mendapatkan izin;
c.bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemberian izin kepada pihak asing yang akan membuat film yang menggunakan lokasi di Indonesia sehingga perlu diatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing; www.jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial.
3.Tanda Daftar Usaha Perfilman yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha www.jdih.kemdikbud.go.id pembuatan Film, pelaku usaha jasa teknik Film, atau pelaku usaha pengarsipan Film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.
4.Pihak Asing adalah pelaku usaha pembuatan Film yang berbentuk badan hukum asing, lembaga pemberitaan asing, atau lembaga penyiaran asing.
5.Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing yang selanjutnya disebut Izin Penggunaan Lokasi adalah surat izin pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia oleh Pihak Asing yang dikeluarkan oleh Menteri.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

PESYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN LOKASI

Pasal 2

(1)Menteri memberikan Izin Penggunaan Lokasi kepada Pihak Asing yang melakukan pembuatan Film dengan menggunakan lokasi di Indonesia.
(2)Menteri dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 3

(1)Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)wajib bekerja sama dengan pelaku usaha pembuatan Film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.
(2)Pelaku usaha pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pembuatan Film dan terdaftar dalam data perfilman serta memiliki TDUP. www.jdih.kemdikbud.go.id
(3)Izin Penggunaan Lokasi oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.profil perusahaan bagi Pihak Asing yang berbentuk badan usaha;
2. b.daftar nama setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film dan posisinya dalam pembuatan Film;
3. c.daftar riwayat hidup setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film;
4. d.fotokopi paspor setiap insan perfilman asing yang dilibatkan;
5. e.TDUP mitra pendamping lokal;
6. f.jadwal pembuatan Film;
7. g.lokasi pembuatan Film dan objek perekaman gambar;
8. h.daftar peralatan yang digunakan;
9. i.surat pernyataan kerja sama dengan merujuk pada kontrak kerja; dan
10. j.pernyataan kesanggupan menghormati dan mematuhi norma, adat istiadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pihak Asing mengajukan Izin Penggunaan Lokasi kepada Menteri melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.
(2)Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
(3)Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengajuan Izin Penggunaan Lokasi kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(4)Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi oleh Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana www.jdih.kemdikbud.go.id dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Pasal 5

(1)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah menerima pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

(1)Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Penggunaan Lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(2)Format Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman menolak pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dengan alasan:

a.data yang diberikan tidak benar;
b.insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film tercantum dalam daftar cegah atau tangkal; dan/atau www.jdih.kemdikbud.go.id
c.judul Film dan isi cerita dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.

Pasal 8

(1)Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya berlaku pada lokasi dan jadwal yang tercantum dalam Izin Penggunaan Lokasi.
(2)Apabila terjadi perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film maka Pihak Asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan ditembuskan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri.
(3)Pemberitahuan perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan Film di lokasi yang baru.

Pasal 9

(1)Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pihak Asing melalui perwakilan Indonesia di luar negeri untuk:
1. a.pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia; dan/atau
2. b.pengurusan izin impor sementara untuk peralatan pembuatan Film.
(2)Pihak Asing yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi secara otomatis terdata dalam pusat data pada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 10

Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengirimkan salinan Izin Penggunaan Lokasi sebagai pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan/atau pemerintah daerah yang berwenang atas lokasi yang digunakan dalam pembuatan Film. www.jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia harus mendapatkan izin;
c.bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemberian izin kepada pihak asing yang akan membuat film yang menggunakan lokasi di Indonesia sehingga perlu diatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial.
3.Tanda Daftar Usaha Perfilman yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha www.jdih.kemdikbud.go.id pembuatan Film, pelaku usaha jasa teknik Film, atau pelaku usaha pengarsipan Film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.
4.Pihak Asing adalah pelaku usaha pembuatan Film yang berbentuk badan hukum asing, lembaga pemberitaan asing, atau lembaga penyiaran asing.
5.Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing yang selanjutnya disebut Izin Penggunaan Lokasi adalah surat izin pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia oleh Pihak Asing yang dikeluarkan oleh Menteri.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

PESYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN LOKASI

Pasal 2

(1)Menteri memberikan Izin Penggunaan Lokasi kepada Pihak Asing yang melakukan pembuatan Film dengan menggunakan lokasi di Indonesia.
(2)Menteri dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 3

(1)Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)wajib bekerja sama dengan pelaku usaha pembuatan Film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.
(2)Pelaku usaha pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pembuatan Film dan terdaftar dalam data perfilman serta memiliki TDUP. www.jdih.kemdikbud.go.id
(3)Izin Penggunaan Lokasi oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.profil perusahaan bagi Pihak Asing yang berbentuk badan usaha;
2. b.daftar nama setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film dan posisinya dalam pembuatan Film;
3. c.daftar riwayat hidup setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film;
4. d.fotokopi paspor setiap insan perfilman asing yang dilibatkan;
5. e.TDUP mitra pendamping lokal;
6. f.jadwal pembuatan Film;
7. g.lokasi pembuatan Film dan objek perekaman gambar;
8. h.daftar peralatan yang digunakan;
9. i.surat pernyataan kerja sama dengan merujuk pada kontrak kerja; dan
10. j.pernyataan kesanggupan menghormati dan mematuhi norma, adat istiadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pihak Asing mengajukan Izin Penggunaan Lokasi kepada Menteri melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.
(2)Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
(3)Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengajuan Izin Penggunaan Lokasi kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(4)Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi oleh Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana www.jdih.kemdikbud.go.id dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Pasal 5

(1)Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah menerima pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

(1)Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Penggunaan Lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(2)Format Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman menolak pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dengan alasan:

a.data yang diberikan tidak benar;
b.insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film tercantum dalam daftar cegah atau tangkal; dan/atau www.jdih.kemdikbud.go.id
c.judul Film dan isi cerita dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.

Pasal 8

(1)Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya berlaku pada lokasi dan jadwal yang tercantum dalam Izin Penggunaan Lokasi.
(2)Apabila terjadi perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film maka Pihak Asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan ditembuskan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri.
(3)Pemberitahuan perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan Film di lokasi yang baru.

Pasal 9

(1)Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pihak Asing melalui perwakilan Indonesia di luar negeri untuk:
1. a.pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia; dan/atau
2. b.pengurusan izin impor sementara untuk peralatan pembuatan Film.
(2)Pihak Asing yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi secara otomatis terdata dalam pusat data pada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.