DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013

Nomor: 49
Tahun: 2013
Ditetapkan: 16 April 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Sam Ratulangi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.618 2
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.618 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012; Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/701/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 11 Maret 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Sam Ratulangi selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UNSRAT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1)UNSRAT memiliki organ yang terdiri atas:
1. a.Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNSRAT;
2. b.Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik;
4. d.Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNSRAT; dan
5. e.Majelis Guru Besar sebagai organ yang menjalankan fungsi pemberian masukan dan saran dalam pengembangan bidang keilmuan dan kualitas akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, Dewan Penyantun, dan Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam statuta UNSRAT. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.618 4

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas dan Pascasarjana;
d.Lembaga; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 6

(1)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.618 5
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4)Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, dan kerja sama.

Pasal 7

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UNSRAT yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNSRAT.
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Biro terdiri atas:
1. a.Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
2. b.Biro Umum dan Keuangan; dan
3. c.Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 8

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memberikan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b.pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c.pelaksanaan registrasi dan statistik; dan
d.pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.618 6

Pasal 10

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

a.Bagian Akademik;
b.Bagian Kemahasiswaan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025